Sultan Sebut E-voting Bisa Menghemat Anggaran Pemilu

Sultan B Najamudin menilai pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme Elektronik Voting (E-voting) bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran Pemilu.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. (Foto: Tagar/DPD RI)

Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menilai pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme Elektronik Voting (E-voting) bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran Pemilu saat ini menurutnya sangat tinggi.

"Dalam mendorong proses pemilu yang efektif dan efisien, sudah saatnya kita memanfaatkan Inovasi teknologi Digital sebagai bagian penting dari proses demokrasi prosedural Indonesia saat ini. E-voting bisa menghemat anggaran pemilu secara signifikan," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin, 28 Maret 2022.

Menurutnya, dengan kondisi demografis dan geografis Indonesia yang besar dan kompleks, proses pemilu dengan sistem e-voting sangat direkomendasikan. 


Keamanan sistem e-voting harus menjadi perhatian utama jika sistem pemilu ini benar-benar akan diterapkan secara langsung.


Negara demokrasi dengan populasi padat seperti India menjadi contoh manajemen Pemilu langsung yang efektif dan signifikan meningkatkan kualitas dan partisipasi politik masyarakat.

"Selama infrastruktur teknologi internet kita memadai dan menjangkau ke semua wilayah, rasanya kita tak perlu menunggu lama untuk mempersiapkannya. Saya kira Sisa waktu dua tahun cukup untuk memperbaharui sistem pemilu langsung yang ada saat ini," terangnya.

Selanjutnya Sultan menerangkan bahwa tingkat penggunaan teknologi internet Indonesia pada Januari 2021 sudah mencapai 202,35 juta pengguna atau 76,8%. Itu angka yang sangat relevan dengan syarat minimal partisipasi pemilu masyarakat.

Meski demikian, Sultan meminta pemerintah melalui kementerian informasi dan komunikasi bersama penyelenggara pemilu untuk terlebih dahulu melakukan simulasi e-voting untuk mengetahui tingkat akurasi waktu dan keamanan datanya.

"Karena ada kekhawatiran publik terkait keamanan sistem e-voting yang rawan dimanipulasi oleh serangan hacker misalnya. Keamanan sistem e-voting harus menjadi perhatian utama jika sistem pemilu ini benar-benar akan diterapkan secara langsung," tutupnya. []

Berita terkait
Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Aturan Standar Pengeras Suara Masjid
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi surat edaran yang mengatur tentang standar volume pengeras suara masjid dan musholla.
Wakil Ketua DPD RI Minta JHT Bisa Dijadikan Agunan Pembiayaan Bank
Wakil Ketua DPD RI Najamudin meminta agar kartu Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dimanfaatkan sebagai jaminan atau agunan pembiayaan pekerja.
Ketua DPD RI Bahas PT Nol Persen dengan Perwakilan Raja dan Sultan Nusantara
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, terus menyosialisasikan Presidential Threshold nol persen.
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.