Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan setelah 52 tahun beroperasi sudah saatnya Direktur PT Freeport Indonesia dijabat oleh putra-putri yang merupakan warga asli keturunan Papua.
Bamsoet juga menganjurkan pemerintah memperkerjakan masyarakat Papua dalam perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri di bumi cenderawasih.
"Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua. Maka sudah selayaknya masyarakat Papua yang harus menikmati hasil tambah keekonomiannya," kata Bamsoet lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar, Sabtu 7 September 2019.
Pernyataan Bamsoet ini menyorot upaya yang sebaiknya ditangani pemerintah untuk meredakan tensi di Papua.
Berbagai rekomendasi untuk pembangunan Papua di jangka panjang sedang disiapkan oleh tim (DPR) ini, sehingga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua.
Baca juga:
- Polisi Internasional Kejar Veronica Koman Soal Papua
- Veronica Koman Bukan Akar Masalah Rasisme di Papua
Otonomi khusus (Otsus) di Papua yang telah dijalankan, lanjut Bamsoet, perlu disempurnakan lagi. Maksudnya, agar utilitasnya sampai ke tingkatan masyarakat Papua.
Menurut dia, Otsus yang dikirim pemerintah pusat ke Papua mencapai Rp 115 triliun pada tahun 2019 tak nampak buktinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur itu.
"Ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 60,06 di posisi terendah nasional, dan Provinsi Papua Barat 63,74 menempati posisi terendah kedua dibandingkan angka nasional sebesar 71,39," tuturnya.
Freeport (Foto: Facebook Freeport Indonesia).Saat ini, kata Bamsoet, waktunya pemerintah pusat, pemerintah daerah di Papua, dan DPR menata lagi tujuan Otsus di Papua yang tertera dalam UU 21 tahun 2001.
Pasalnya, dikatakan Bamsoet lagi, masalah yang hendak diatasi seperti penegakan supremasi hukum dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Papua belum terwujud.
"Berbagai rekomendasi untuk pembangunan Papua di jangka panjang sedang disiapkan oleh tim (DPR) ini, sehingga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua," ujar dia.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan masyarakat, elmbaga negara, dan elemen pemerintah harus berkaca dengankejadian di Surabaya dan Malang yang berdampak pada demo besar-besaran di Papua agar tidak terulang. Dia menilai, sebagai sesama anak bangsa, tidak ada yang lebih unggul satu sama lainnya.
Baca juga:
