UNTUK INDONESIA
Strategi PA 212 dan FPI Menggulingkan Ketua KPK Firli Bahuri
PA 212 dan FPI pada tanggal 21 bulan 2 ini akan mengumpulkan 100 ribu orang untuk mengepung KPK, target menggulingkan Ketua KPK Firli Bahuri.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri periode 2019-2023. (Foto: Antara)

Jakarta - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin mengatakan kurang lebih seratus ribu orang dari seluruh komponen 212 akan mengepung gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 21 Februari 2020. Targetnya adalah menggulingkan Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai tidak layak memimpin lembaga antirasuah tersebut. 

"InsyaAlalh jika memungkinkan kami Alumni 212 akan mengepung KPK, tentunya dengan mengikuti komando ulama dan koordinasi dengan aparat," ujar Novel dalam wawancara tertulis dengan Tagar, Sabtu, 8 Februari 2020. "Dan kami saat ini masih fokus dulu dengan agenda utama kami, yaitu aksi di depan DPR."

Novel mengatakan 100 ribu orang datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas yang tergabung dalam PA 212, tapi ia tidak bisa menyebutkan semua nama ormas yang dimaksud. "Banyak. FPI, PA 212, GNPF, selebihnya ada pejabat, Bang Japar, Brigade 212, Jawara 411, wah banyak."

Gerakan pengepungan KPK dilakukan tanggal 21 bulan 2, sesuai label 212. Ditanya apakah ini niat tulus untuk memperbaiki lembaga KPK atau sekadar mencari acara untuk mengisi tanggal 'cantik' tersebut agar PA 212 tetap eksis, Novel Bamukmin enggan menjawab.

Sebelumnya pada Selasa, 4 Februari 2020, PA 212 mengeluarkan seruan bersama Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Seruan ditandatangani Ketua FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slamet Ma’arif. Berikut isi seruannya.

"Assalamu'alaikum Wr. Wb. Mencermati perkembangan penanganan kasus-kasus mega korupsi puluhan triliun rupiah yang bukan hanya merugikan negara saja, bahkan menyengsarakan rakyat Indonesia, saat ini rakyat dibuat kecewa dan marah. Negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya.

Diduga kuat mandek dan mangkraknya penanganan kasus-kasus mega korupsi yang makin menggila tersebut karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan. Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan.

Kita tahu, para pejabat publik yang diberi amanah untuk menyejahterakan rakyat, justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku mega korupsi lainnya. Apa yang terjadi pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku, menunjukkan secara terang benderang persengkokolan jahat tersebut.

Selain skandal KPU-Harun Masiku, sejumlah kasus mega korupsi yang hingga kini tidak jelas penanganannya antara lain kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan Rp 13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian Rp 10 triliun.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami Pengurus pusat, Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212 menyerukan:

1. Seluruh elemen rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang menyengsarakan rakyat.

2. Seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendesak dan mengawal aparat hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) untuk segera menuntaskan kasus-kasus mega korupsi tersebut dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel.

3. Akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan tema Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Februari 2020, pukul 13.30-15.30 WIB di Depan Gedung DPR-RI.

4. Menyerukan segenap pengurus FPI, GNPF Ulama dan PA 212 di daerah-daerah untuk bekerja sama dengan Ormas-ormas Islam setempat dan seluruh elemen umat menggelar aksi menyampaikan anspirasi serupa di daerah/wilayah masing-masing pada Jumat 7 dan 14 Februari 2020 sebagai pemanasan menjelang aksi di Jakarta.

5. Menyerukan segenap pengurus dan anggota FPI, GNPF U dan PA 212 di daerah-daerah untuk bekerja sama dengan Ormas-ormas Islam dan ormas ormas serta tokoh nasional setempat dan seluruh elemen umat untuk beramai-ramai datang ke Jakarta guna mengikuti dan terlibat secara aktif pada Aksi 212 Berantas Korupsi Selamatkan NKRI.

6. Mendesak kepada aparat keamanan di tingkat pusat maupun daerah agar profesional dalam melaksanakan tugas pengamanan secara wajar, serta tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi tersebut, sesuai dengan hak-hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang dilindungi konstitusi dan UU.

Demikian seruan bersama ini kami sampaikan. Semoga Allah membantu perjuangan kita dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Semoga Allah membebaskan NKRI yang kita cintai dari cengkeraman tangan-tangan kotor dan jahat. Aamin ya robbal ‘alamiin. Wassalamualikum Wr. Wb.

Kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama.

Gedung KPKGedung KPK (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Tanggapan KPK

Menanggapi rencana PA 212 tersebut, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah di bawah kepemimpinan Firli Bahuri serius memberantas korupsi tanpa ada komando dari pihak tertentu. Kasus-kasus yang disebut sampai saat ini juga masih ditangani dan tersangka telah ditetapkan.

"Bekerjanya aparat penegak hukum itu bukan atas dasar permintaan pihak tertentu atau siapa pun," kata Ali di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Ali menegaskan KPK tidak akan terpengaruh terhadap aksi massa yang mendorong untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi. Karena tanpa didorong-dorong seperti itu, KPK memang fokus melakukan penyelidikan terhadap perkara korupsi yang jelas merugikan negara dan rakyat.

"Kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama," ujar Ali. []

Baca juga:

Berita terkait
PA 212: Hidup Atau Mati Harun Masiku Harus Ditangkap
Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menegaskan buronan KPK Harun Masiku harus ditangkap dalam keadaan hidup atau mati.
KPK Respons Demo Antikorupsi FPI dan PA 212
KPK merespons rencana aksi demonstrasi FPI dan PA 212 menuntut sejumlah kasus korupsi bernilai triliunan rupiah yang terlunta-lunta diselesaikan.
FPI dan PA 212 Bakal Kembali Turun ke Jalan
FPI, GNPF, dan PA 212 bakal kembali menggelar aksi besar-besaran turun ke jalan pada Jumat 7 dan 14 Februari 2020.
0
Jokowi Siapkan Mitigasi Imbas Corona di Tenaga Kerja
Presiden Jokowi telah menyiapkan enam cara untuk mengatasi dampak virus corona Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan.