Sri Mulyani Ogah Tanggapi Wacana OJK Kembali ke BI

Menkeu Sri Mulyani tak menanggapi wacana Komisi XI DPR yang berniat mengembalikan OJK ke Bank Indonesia, karena kasus Jiwasraya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Instagram/@kemenkeuri)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak menanggapi wacana Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berniat mengembalikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI), karena kasus yang membelit industri jasa keuangan, salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk.

Hanya saja, sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ia berjanji akan melakukan kerja sama untuk memperbaiki sistem di industri jasa keuangan, termasuk OJK.

"Pasti belum sempurna, masih perlu banyak hal yang diperbaiki, termasuk dari sisi perundang-undangan," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Hal tersebut kata dia dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebab, forum KSKK memang bertugas untuk menjaga stabilitas termasuk stabilitas di industri jasa keuangan pelat merah.

"Kita selama ini bekerja dalam forum KSSK sesuai Undang-Undang PPKSK pencegahan dan penanganan stabilitas sektor keuangan," kata dia.

Kembalikan OJK ke BI

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengakui memang ada pembicaraan di internal Komisi XI DPR untuk mengembalikan OJK ke Bank Indonesia. Pasalnya, para wakil rakyat itu heran bisa terjadi kasus dugaan korupsi di industri jasa keuangan, salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Padahal, kata dia sudah banyak lembaga yang mengawasi seperti OJK dan BPK. "Tapi kenapa itu masih terjadi," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

Namun, pembicaraan tersebut belum mengarah pada keputusan akhir. "Nah ini juga kita evaluasi kemarin juga temen-temen internal kita berbicara dulu, itu tak mengharuskan," ucapnya.

Jadi, belum ada kepastian apakah OJK akan dikembalikan ke BI ataukah dengan melakukan revisi pada Undang-Undang OJK. Karena menurutnya harus benar-benar melalui tahap evaluasi terlebih daulu, salah satunya melalui Panitia Kerja Industri Jasa Keuangan.

"Kita tidak boleh menyalahkan begitu saja apa yang sebenarnya, kekurangannya dalam aturan mainnya yang sedang kami lakukan dalam bentuk Panja ini," tuturnya. []

Berita terkait
DPR: Penyelesaian Jiwasraya Libatkan BUMN dan OJK
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan akan mengawal penyelesaian masalah dalam tubuh Jiwasraya dan melibatkan Kementerian BUMN-OJK.
Komisi XI Rapat Bersama OJK Bahas Soal Pengawasan
Komisi XI DPR akan mengadakan pertemuan dengan OJK terkait dengan masalah pengawasan, hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI Dito Ganinduto
Kasus Jiwasraya, Komisi XI DPR Bahas Pengawasan OJK
Komisi XI DPR menggelar rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu 22 Januari 2020 dalam penyelesaian persoalan Jiwasraya.