Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tambahan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19 yang bernilai lebih dari Rp 52 triliun.
Bersama empat Menteri Koordinator, beberapa Menteri, kepala Gugus Tugas Covid-19, Panglima TNI, dan Kapolri evaluasi dilakukan melalui video conference, Minggu, 26 April 2020.
"Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) akan terus memperbaiki dan menyempurnakan program bansos dari segi target penerima, data, jumlah dan cara penyaluran dan akuntabilitas serta transparansi bantuan," kata Sri Mulyani seperti dikutip Tagar kemenkeu.go.id, Selasa, 28 April 2020.
Baca juga: Bukan PKH, Ini Syarat Dapat BLT Dana Desa Rp 600.000
Ia berharap semua pihak, termasuk masyarakat turut berpartisipasi dengan mengawasi dan memberikan masukan terhadap penyaluran bansos. Sebab, pandemi Covid-19 kata dia bukan hanya tantangan bai pemerintah melainkan seluruh bangsa Indonesia.
"Dengan terus menjaga kebersamaan, persatuan dan kegotongroyongan, Insya Allah kita mampu menghadapi dan mengatasi pandemik Covid-19," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan sosial sembako dibagikan pada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi(Jabodetabek) yang terdampak virus corona. Bansos sembako senilai Rp 600.000 per bulan terus berlanjut hingga tiga bulan ke depan.
Selain sembako, pemerintah pun menyiapkan bantuan lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, kebijakan gratis dan diskon tarif listrik serta bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin di luar Jabodetabek.
