TAGAR.id, Jakarta - Nama M Adli Abdullah sudah tak asing lagi di dalam pemerintahan Indonesia. Sebab ia bertahan menjadi staf khusus menteri ATR/BPN bidang hukum adat di tiga menteri Republik Indonesia.
Pada awalnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil melantik M. Adli Abdullah sebagai Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat dalam upaya mendorong kepastian hukum Hak Atas Tanah dan pendaftaran tanah serta memfasilitasi masalah hukum pertanahan terkait tanah ulayat dan hukum adat.
Kemudian ia juga dipercaya kembali menjadi staf ahli pada masa Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Hal ini diceritakannya dalam podcast Sagoe TV pada Selasa, 23 April 2024.
Saya harus menjadi bagian penyelesaian masalah, bukan bagian dari masalah.
"Kemudian sekitar seminggu lalu saya ditarik lagi oleh Pak Menteri yang baru, pak AHY untuk membantunya," ucapnya.
Ia merupakan Dosen Hukum Adat di Fakultas Hukum Unsyiah, Provinsi Aceh sejak tahun 1998 hingga saat ini. Maka dari para menteri menunjuk M. Adli Abdullah untuk membantunya di bidang Hukum Adat dalam mempercepat permasalahan tanah ulayat dan hukum adat di Indonesia.
Ia juga menceritakan bahwa tugasnya adalah memastikan program pengakuan tanah-tanah adat ini sebagai perintah dari konstitusi UUD 1945 bisa jalan di Kementerian.
"Yang dulunya tidak pernah orang pikirkan, makanya ketika Pak Hadi jadi menteri, kalau Pak Sofyan mendesain regulasi, pak Hadi itu sudah main ke landing atau implementing," ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN membuat uji coba di Sumatera Barat dan Papua terkait tanah ulayat
"Alhamdulillah uji coba ini dianggap sukses, bahkan kementerian di undang sampai Jenewa Komisi HAM PBB, di undang untuk persentasi capai-capaian," lanjutnya.
Ia juga mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan landing lagi di Aceh dengan Menteri AHY. "Kita kan bicara objek, subjeknya kan di pemerintah daerah masing-masing, siapa yang yang daerah yang serius itu kita eksekusi cepat," katanya.
Ia juga membagikan tips bisa dipercaya untuk menjadi staf ahli meski menterinya sudah tiga kali diganti. "yang peting kerja ikhlas, jangan banyak campuri urusan politik orang, kita dipakai ini untuk bermanfaat," ungkapnya.
"Saya harus menjadi bagian penyelesaian masalah, bukan bagian dari masalah," tuturnya.
Perlu diketahui, selain sebagai Dosen Hukum Adat, pria kelahiran 3 Juli 1966 ini juga aktif menulis baik publikasi maupun jurnal ilmiah. Salah satunya pada tahun 2019, ia menulis jurnal ilmiah berjudul _"Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia"_.
Selain itu, ia juga penerima penghargaan _Building Better World Award_ bersama Senator George J. Mitchel di Washington D.C. dari _Community Habitat Finance_. []