Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jokowi: Enggak ada yang masuk teritorial kita.
Menurutnya, insiden masuknya kapal asing yang ramai diberitakan, belakangan terungkap tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bukan laut teritorial Indonesia.
Baca juga: Gara-gara Natuna, Jokowi Disarankan Mengutus SBY
"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," katanya.
"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," ujar Jokowi.
Jokowi: Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia
Jokowi menjelaskan kepulauan beserta perairannya secara administratif masuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar, perairannya berbatasan dengan banyak negara Asia.
"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupati-nya dan gubernur-nya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," kata Jokowi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna, Rabu, 8 Januari 2020.
Jokowi perlu menegaskan, terkait polemik di perairan Natuna, pemerintah tidak mengenal proses tawar-menawar terhadap kedaulatan negara.
Baca juga: Soal Natuna, Indonesia Ngotot Pertahankan Kedaulatan
Presiden Jokowi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna, Rabu, 8 Januari 2020.(Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden).
Masalah di perairan Natuna sendiri bermula saat kapal pencari ikan Negeri Tirai Bambu dilaporkan telah masuk ke Perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan.
Kapal tersebut bahkan dikawal langsung oleh kapal Coast Guard China yang juga masuk ke perairan Natuna.
Presiden Jokowi datang ke Natuna bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. []
