Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, soal pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Ferdinand Hutahaean: Beliau (Prabowo) terlalu lunak, terlalu lembek. Nah saya melihat Pak Luhut punya pertimbangan di sini, makanya beliau mengerem statement.
Baginya, mantan Danjen Kopassus itu terlalu lunak dan lembek dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: FPI Sindir Polemik Natuna, NasDem: Kita Harus Keras
"Beliau (Prabowo) terlalu lunak, terlalu lembek, dan tidak seharusnya seorang Menhan bersikap seperti itu. Karena keberanian sebuah negara, itu dilihat dari Menhan-nya. Kalau Menhan-nya seperti itu, kita akan dicap lembek dan lemah," ujar Ferdinand kepada Tagar, Selasa, 7 Januari 2020.
Dirinya menyayangkan sikap tersebut. Seharusnya, kata Ferdinand, Menhan Prabowo menerjunkan pasukan di laut Natuna sebagai bentuk ketegasan pemerintah atas pelanggaran China yang mengklaim teritorial ZEE Indonesia.
"Saya tadinya membayangkan Pak Prabowo akan menyatakan, 'Saya akan mengedepankan dialog dengan China tetapi saya tetap akan gelar pasukan saya di Laut Natuna untuk melindungi kedaulatan Indonesia dari apa pun'. Mestinya seperti itu," kata Ferdinand.
Dengan Prabowo menyatakan sikap santai, mantan anggota Bara JP itu beranggapan seolah Indonesia berada di bawah kaki Tiongkok.
Dia menyayangkan langkah Menhan Prabowo tidak menggelar pasukan sebagai bentuk ketegasan bahwa wilayah Natuna merupakan bagian dari NKRI yang tidak perlu diperdebatkan lagi.
"Kalau kita menggelar pasukan di sana, artinya kita meyakini penuh bahwa itu adalah wilayah kita. Ketika kita ragu mengirimkan pasukan ke sana, artinya kan kita bisa dicap ragu-ragu wilayah ini wilayah kita atau bukan," tuturnya.
Baca juga: Menlu Retno Minta Tiongkok Patuhi UNCLOS Soal Natuna
Kemudian Ferdinand menyinggung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang dinilainya sudah tepat. "Kalau Menlu sudah benar dia mengedepankan diplomasi dan diplomasinya tegas, menurut kepada UNCLOS 1982," ucapnya.
Kemudian, sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dia pandang sudah tepat, lantaran ekonomi Indonesia hampir sepenuhnya bersandar pada investasi dan utang China.
Apabila Luhut ikut berkomentar tegas dalam polemik Natuna, maka yang dihadapi adalah risiko ekonomi bagi Indonesia.
"Nah saya melihat Pak Luhut punya pertimbangan di sini, makanya beliau mengerem statement agar tidak semakin memperkeruh suasana. Jadi pernyataan Pak Luhut sangat bisa saya pahami dalam posisi beliau sebagai Menko Maritim dan Investasi," ujar Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. []
