Soal Corona Kebijakan Daerah Mesti Selaras dengan Pusat

Juru bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang sosial Angkie Yudistia menekankan kebijakan daerah harus selaras dengan pusat soal corona.
Presiden Joko Widodo. (foto: Twitter/@jokowi).

Jakarta - Juru bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang sosial Angkie Yudistia mengatakan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu tugas Angkie, yaitu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Pemerintah pusat terus melakukan penanganan terpadu melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Semua hal terkait kewenangan teknis dilakukan secara terukur oleh Gugus Tugas, sehingga semua hal terkait pelaksanaan di lapangan bersifat satu pintu melalui Gugus Tugas ini," kata Angkie kepada Tagar, Jumat, 27 Maret 2020.

Baca juga: Opsi Lockdown Jakarta, Anies Diminta Terbuka ke Jokowi

Agar setiap kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menekan pewabahan dari Covid-19.

Angkie menyebut imbauan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah terus dievaluasi pada pelaksanaannya sesuai dengan situasi di setiap daerah masing-masing. 

Dia menekankan begitu pentingnya memerhatikan social distancing (pola jaga jarak) bagi siapa saja di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Kami juga terus menekankan pentingnya jaga jarak sosial antar sesama saat harus beraktivitas di luar. Upayakan untuk menghindari kerumunan di ruang publik dan membiasakan hidup bersih," ucapnya.

Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah daerah terhadap wabah corona merupakan penjabaran dari kebijakan nasional tentang jaga jarak yang dimaknai sebagai pembatasan sosial. 

Dia mengaku terus mengupayakan komunikasi dengan para kepala daerah di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah yang terdapat pasien dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Pembatasan Sosial Saat Corona

"Hal ini terus dipantau oleh pemerintah pusat melalui Gugus Tugas dan Kementerian Dalam Negeri yang selalu berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah, agar setiap kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menekan pewabahan dari Covid-19," tutur Stafsus milenial ini.

Sebelumnya, Jubir Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan di tengah pandemi virus corona masih banyak masyarakat yang belum menerapkan imbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing atau pola jaga jarak. 

Dia meminta agar masyarakat tak perlu dipaksa untuk melakukan hal tersebut.

"Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial. Namun, sebagian lain masih belum menciptakan partisipasi ideal terkait mekanisme pembatasan sosial," kata Fadjroel melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 27 Maret 2020. []

Berita terkait
PKS Desak Jokowi Lockdown Pulau Jawa Cegah Corona
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menilai Pemerintah Jokowi dapat meng-lockdown Pulau Jawa terlebih dahulu untuk menekan perkembangan corona.
Kasus Covid-19 Melonjak Jokowi Tak Mau Lockdown Nih?
Angka kasus positif corona di Indonesia kian hari kian meningkat. Tapi Jokowi tetap pysichal distancing ketimbang lockdown.
Jokowi Pecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken surat keputusan presiden (Keppres) yang memecat Evi Novida Ginting dari kursi Komisioner KPU.
0
Patung Dewa Hindu Asal Kamboja Dipamerkan di Amerika
Hampir 1.500 tahun lalu, sebuah patung monumental Dewa Krishna dalam agama Hindu diukirkan pada gunung suci Phnom Da di Kamboja selatan