Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menilai Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya tidak menutup opsi lockdown atau isolasi wilayah untuk menekan perkembangan virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Dia menimbang lockdown dapat dilakukan di Pulau Jawa terlebih dahulu.
Mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek.
Dia mengatakan opsi lockdown bisa saja menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran Covid-19, setelah Singapura dan Malaysia merapkannya.
"Apabila opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa saja, hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek," kata Sukamta lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar, Jumat 27 Maret 2020.
Sebab itu, kata dia, sangat penting bagi pemerintah pusat untuk transparan terhadap skenario yang akan dilakukan dalam penanggulangan corona.
Menurut Sukamta, "mengunci" Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia.
Dia menyarankan pemerintah pusat bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di Pulau Jawa selama 2 bulan, dan apabila data yang dipakai adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama lockdown 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun.
"Berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin perbulan dengan rincian sebagai berikut Beras 10 kg, daging ayam 2 kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000," katanya.
Sukamta mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per-September 2019, jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang maka apabila dilakukan lockdown selama 2 bulan dibutuhkan sekitar Rp 12,5 trillin.
Menurut Sukamta jika opsi lockdown dilakukan, pemerintah pusat juga perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa dan perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa, pemerintah harus memberikan stimulus sekitar Rp 300 trilliun agar perusahaan mau merumahkan karyawannya.
"Dana 300 triliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown," ujarnya.
Sukamta mengatakan pemerintah sebaiknya mengevaluasi skenario penanggulangan Covid-19 yang telah berjalan dan segera membuat opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran virus tersebut salah satunya adalah langkah lockdown.
"Opsi lockdown yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif covid-19 karena pergerakan masyarakat antar-wilayah masih terus terjadi," ujarnya.
Permintaan itu berkaitan dengan makin menanjaknya pasien positif virus corona yang kini telah tersebar di 24 provinsi di Indonesia berjumlah 893 orang hingga Kamis sore, 26 Maret 2020. Jumlah itu diikuti pasien yang sembuh sebanyak 35 orang dan pasien yang meninggal berjumlah 78 orang. []
