Semarang - Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dan di tengah ancaman erupsi Gunung Merapi menjadi perhatian utama Pemprov Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo mengundang KPU dan Bawaslu untuk membahas langkah antisipasi pelaksanaan Pilkada di tengah kondisi darurat tersebut.
Pembahasan skenario kondisi darurat Pilkada dilakukan di gedung A lantai dua kompleks Pemprov Jawa Tengah. Turut hadir TNI, Polda Jawa Tengah, unsur Sentra Gakkumdu hingga BIN. Sementara 21 bupati/wali kota yang menyelenggarakan Pilkada mengikuti secara daring.
"Kami sengaja menggelar rapat ini untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Hadir komplit, KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, Binda, DPRD semuanya hadir. Intinya, insyaalah kita siap melaksanakan pesta demokrasi ini," kata Ganjar Pranowo, Kamis, 26 November 2020.
Dalam pertemuan itu, dibahas secara khusus rencana-rencana darurat dalam menghadapi pandemi dan bencana alam, salah satunya potensi erupsi Merapi. Seperti bagaimana mekanisme dan strategi yang diambil, jika kondisi darurat itu terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara nanti.
"Ada beberapa skenario kontijensi yang sekarang harus disiapkan, baik soal bencana, Covid-19 dan lainnya. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan, dan harus segera dicarikan solusi, termasuk bagaimana mengantisipasi kerumunan dan lainnya," bebernya.
Nanti rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian.
Ganjar Pranowo lantas mencontohkan, dalam rapat terungkap bahwa ada beberapa petugas KPPS yang menolak menjalani rapid test. Ia mengusulkan ada mekanisme penggantian dan meminta penyelenggara di daerah berkomunikasi dengan pusat.
"Kalau mengganti kan tidak mudah, maka diharapkan ada PKPU yang memberikan kewenangan dalam kondisi darurat, penyelenggara di daerah cepat bisa mengganti. Termasuk persoalan KTP elektronik, kami minta Disdukcapil segera membereskan," terang dia.
Terkait dengan potensi bahaya erupsi Merapi, Pilkada di Klaten dan Boyolali juga perlu dilakukan antisipasi. Dalam rapat sudah disepakati, bahwa KPU berencana memindahkan TPS ke tempat-tempat pengungsian.
"Termasuk saya minta KPU menyiapkan skenario kepada pasien Covid-19 yang isolasi, baik di rumah sakit, tempat karantina maupun isolasi mandiri di rumah. Tadi sudah dicatat semuanya, insya Allah semuanya siap," imbuh Ganjar.
Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat tidak menampik adanya sejumlah petugas penyelenggara yang mengundurkan diri, hingga ada yang menolak di-rapid test.
"Memang ada kendala, sebagian petugas enggan dites. Tapi kami terus lakukan pendekatan, karena ini persyaratannya," ujar dia.
Baca lainnya:
- Pengawas TPS di Jawa Tengah Didominasi Anak Muda
- Alasan Bawaslu Sumbar Siapkan Pengawas Cadangan di TPS
- Pendemo Lempari Polwan dengan Telur di Kantor KPU Sulsel
Adapun Pilkada di Klaten dan Boyolali, KPU sudah melakukan pemetaan. Ia membenarkan ada skenario membuat TPS tak jauh dari lokasi pengungsian.
"Sudah kami petakan semuanya, karena memang di dua daerah itu, sudah ada yang mengungsi. Nanti rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian," ucapnya.
Yulianto menambahkan, untuk pemilih yang tengah menjalani isolasi, pihaknya juga sudah menyiapkan petugas yang akan melayani mereka. Para petugas dilengkapi alat pelindung diri (APD) lengkap.
"Intinya kami sudah siap, sudah melakukan simulasi dan kami selalu koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di seluruh daerah penyelenggara untuk agar semua berjalan dengan baik," pungkasnya. []