Singgungan Wakil DPR RI Soal Rencana Sekolah Tatap Muka

Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI menyinggung kebijakan sekolah tatap muka pada Januari 2021.
Siswa SMPN 4 Solo menggunakan face shield dan masker pada simulasi sekolah tatap muka pada 13 Oktober 2020. Ratusan siswa dan guru akan menjalani swab test sebelum uji coba belajar di sekolah pada November 2020. (Foto: Tagar/Sri Nugroho)

Jakarta - Pemerintah akan berencana membuka sekolah tatap muka di awal Januari 2021. Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI menyinggung kebijakan tersebut, karena kasus positif Covid-19 masih tinggi.

Kebijakan untuk memberlakukan sekolah tatap muka perlu dipertimbangkan lagi, harus ada protokol yang dijalankan secara nasional menurut Azis Syamsuddin.

“Harus ada protokol yang seragam, jelas dan wajib untuk diikuti secara nasional. Jumlah sisa per kelas harus dibatasi, penyemprotan ruangan antar jadwal wajib dilaksanakan,” ujar Azis di keterangan resmi yang diterima oleg Tagar, Kamis, 3 Desember 2020. 

Segala hal terkait standar mutu dan keamanan protokol kesehatan menjadi konsekuensi logis yang wajib disediakan oleh negara di masa pandemik ini,

Sikap tegas pemerintah diperlukan dalam memberikan jaminan mutu protokol kesehatan terhadap masyarakat. Sekolah tatap muka prokes wajib dilaksanakan. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan kerumunan perlu diterapkan.

“Segala hal terkait standar mutu dan keamanan protokol kesehatan menjadi konsekuensi logis yang wajib disediakan oleh negara di masa pandemik ini,” ujar Azis. Azis menambahkan, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan masker untuk anak-anak.

Pemerintah juga perlu menampung aspirasi dan kekhawatiran orangtua siswa. Perlu ada toleransi terhadap orangtua yang belum berani mengizinkan anaknya untuk kelas tatap muka.

Sementara itu di Kudus, Pemkab Kudus, Jawa Tengah belum bisa memberi kepastian soal penerapan rencana itu di wilayahnya.

Bukan tanpa sebab jika pembelajaran tatap muka di Kudus masih abu-abu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat merasa laju kasus Covid-19 kembali merangkak naik dalam beberapa waktu terakhir. 

Plt Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada mengatakan pembukaan kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka harus mendapat izin dari kepala daerah dan orang tua siswa. 

Selain itu, pihaknya masih memantau perkembangan kasus Covid-19 yang ada, sekaligus menunggu arahan dari Plt Bupati Kudus HM Hartopo.

"Belum tahu, nanti kami lihat perkembangan kasusnya bagaimana dulu. Lalu dari Pak Bupati mengizinkan atau tidak. Kebijakannya bagaimana kami mengikuti," ucap Harjuna di kantornya, Selasa, 1 Desember 2020.

Meski begitu, Disdikpora sudah menyiapkan skenario jika memang kondisi di Kudus mempungkinkan, termasuk mendapat lampu hijau dari bupati. Pembelajaran tatap muka di 2021 akan dilakukan secara bertahap. Siswa bergantian datang ke sekolah.

"Jadi nanti sekolah menyediakan dua pembelajaran, tatap muka dan daring. Misal satu kelas isinya 30 siswa, 15 siswanya hari ini belajar tatap muka dan 15 lainnya daring di rumah. Esoknya, yang daring di rumah ganti belajar tatap muka di sekolah dan sebaliknya. Jadi begitu, digilir," terang Harjuna memberikan contoh skema pembelajaran tatap muka di 2021.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Kudus Sayyid Yunanta mengatakan pihaknya akan mengundang Satgas Covid-19 Kabupaten Kudus, Disdikpora dan sejumlah dinas terkait untuk duduk bersama membahas rencana pembelajaran tatap muka di 2021. [] (Farras Prima Nugraha) 

Baca juga:

Berita terkait
Dinilai Aman dari C-19, Eropa Berlakukan Sekolah Tatap Muka
Sejumlah sekolah di Eropa kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka setelah gelombang pertama Covid-19.
Muncul Klaster Sekolah di Jepara, Ganjar: Tutup Saja
Muncul klaster baru di sekolah di Jepara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah setempat untuk tidak ragu menutup sekolah.
Siap Sekolah Tatap Muka, Guru di Sulsel di Swab Massif
Gubernur Sulawesi Selatan melaunching program swab massif untuk seluruh SMK, SMA, SLB di Sulawesi Selatan.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)