Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak banyak memberi komentar soal pemakzulan Bupati Jember Faida. Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut hanya memilih menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) atas proses hukum diajukan DPRD Jember.
"Untuk Jember, kita tunggu bagaimana keputusan atau fatwa MA saja," ujar Khofifah usai melantik Direktur Utama Bank Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis, 23 Juli 2020.
Kalau inspektorat, langsung ke Pak Helmi saja.
Tak hanya itu saja, Khofifah juga enggan memberi komentar soal hasil evaluasi inspektorat Jatim. "Kalau inspektorat, langsung ke Pak Helmi saja," ujarnya.
Hal senada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur Kusnadi. Ia enggan menanggapi soal pemakzulan Bupati Jember karena polemik tersebut kewenangan ada di tangan MA.
Baca juga:
- Profil dr Faida, Bupati Jember Dimakzulkan DPRD
- DPRD Jember Pecat Bupati Faida secara Politik
- Dukungan KTP Petahana Pilbup Jember Memenuhi Syarat
"Ngomong Lumajang atau Surabaya saja lah, jangan Jember," katanya.
Diketahui, DPRD Kabupaten Jember melalui fraksi-fraksinya sepakat untuk mengusulkan pemberhentian dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama, Rabu 22 Juli 2020. Rapat tersebut berlangsung selama empat jam sejak pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB.
"Keberadaan bupati sudah tidak diinginkan oleh DPRD Jember selaku wakil rakyat," kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usai rapat paripurna hak menyatakan pendapat di DPRD Jember.
Menurutnya, hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari dua hak yang sudah dilakukan oleh DPRD Jember yakni hak interpelasi dan hak angket sesuai dengan aturan, bahkan rekomendasi Dewan dalam dua hak tersebut diabaikan oleh Bupati Faida.
"Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan," ucapnya. [] (PEN)
