Jakarta - Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Kubu 02), Amien Rais berpesan agar melaksanakan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya. Pesan itu disampaikan kepada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), utamanya kepada Ketua MK Anwar Usman.

"(Amanah) yang sangat berat. Saya ingin menyampaikan wanti-wanti saya kepada saudara-saudaraku yang kebetulan, menjadi hakim di MK, yang akan dibebani sebuah message (amanah) yang sangat berat,” kata Amien, dalam akun Instagramnya @amienraisofficial.

Dia merasa perlu mengungkapkan itu, supaya MK dapat mempertimbangkan hasil akhir Pilpres 2019 yang menurutnya sarat dengan kontroversi. Dia juga mengingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, jadi perlu bekerja dengan jujur. 

Mari kita buktikan, jadi datanglah (demo). Tapi jangan sampai ada kekerasan, jangan merusak apapun, jangan. Apalagi sampai bakar-bakar ban, naudzubillahimindzalik.. jangan.

“Jadi tolong, tolong-tolong.. saudara-saudaraku, hidup di dunia hanya sekian puluh tahun. Tapi yang akan kita petik di keabadian adalah apa yang kita kerjakan di dunia ini,” ujar Politikus Senior Partai Amanat Nasional itu.

Pantauan Tagar, hingga Minggu 16 Juni 2016, pukul 20.30 WIB, video tersebut telah ditonton oleh lebih dari 20.200 orang dan dilike oleh 3.657 warganet. Amien Rais mempostingnya Jumat 14 Juni 2019.

Amien mengingatkan, MK akan menggelar gugatan BPN tentang hasil pemilu yang menurut Kubu 02, terdapat kecurangan pemilu terstruktur, sistematik dan masif (TSM) yang dilakukan oleh kubu 01. 

Imbauan Pada Pendukung Kubu 01

Lebih lanjut, ayah Hanum Rais itu mengimbau kepada para peserta aksi massa pendukung Kubu 02 yang akan mendatangi MK. Isi imbauannya adalah untuk tidak lagi berbuat anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum.

“Mari kita buktikan, jadi datanglah (demo). Tapi jangan sampai ada kekerasan, jangan merusak apapun, jangan. Apalagi sampai bakar-bakar ban, naudzubillahimindzalik.. jangan,” kata Amien Rais.

Setiap warga negara Indonesia, lanjutnya, memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya karena telah dijamin oleh undang-undang.

“Tapi datanglah (demo) ini hak konstitusi Anda. Ini hak demokrasi kita semua. Bismillah, mudah-mudahan yang menjadi hakim di MK juga menggunakan nuraninya,” Kata Pria 75 tahun ini.

MK menunda jadwal sidang lanjutan Pilpres 2019. Awalnya, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, dijadwalkan akan digelar pada Senin 17 Juni 2019, diundur Selasa 18 Juni 2019. Alasannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberatan atas gugatan perbaikan Kubu 02.

"Permohonan termohon dikabulkan sebagian, artinya tidak hari Senin, tapi hari Selasa," kata Ketua MK Anwar Usman di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Perbaikan jawaban atas gugatan juga diperlonggar oleh MK hingga Selasa sebelum sidang. Anwar mengatakan perubahan jadwal sidang ini akan diserahkan ke kepaniteraan dan kepada para pihak yang berperkara. []

Baca juga: