UNTUK INDONESIA
Sengkarut Napi Asimilasi, Yasonna Laoly Didesak Mundur
Direktur Eksekutif Voxpol Center and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Menkumham Yasonna Laoly mundur, karena sengkarut napi asimilasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Pematangsiantar - Analisis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly tidak sanggup mengatasi para narapidana asimilasi, dan lebih baik mundur dari jabatannya.

Pangi menilai, pembebasan napi kriminal melalui asimilasi tidak lepas dari ketidakpahaman Yasonna dengan risiko yang ditimbulkan. Kemudian, tidak memperhitungkan cermat kemungkinan dari napi itu berulah lagi setelah dibebaskan, karena lilitan faktor ekonomi.

Kalau baiknya, beliau (Yasonna) mundur saja. Ya dia kan enggak sanggup lagi mengatasi sengkarut ini.

"Kenapa mesti dikeluarkan? Mestinya pertimbangan konsekuensi logis itu jauh hari sudah dipertimbangkan. Jadi artinya, ketika dilepas risikonya enggak buat kita kaget, dan kita paham bahwa ini sudah risiko. Pak Yasonna mungkin enggak baca risiko itu," kata Pangi ketika dihubungi Tagar, Kamis, 23 April 2020.

Baca juga: Pangi: Penegakan Hukum di Tangan Yasonna Laoly Hancur

Pangi menegaskan, jika Menkumham Yasonna dapat memikirkan risiko yang akan terjadi ke depannya, langkah pembebasan melalui asinilasi tidak akan dilakukan. Sebab, faktanya, napi asimilasi terbukti masih pesakitan dengan melakukan tindakan kriminalitas.

"Tapi ketika memang dia membaca risiko itu dari dulu, tentu dia bisa melihat mana dampak yang banyak mudarat daripada untungnya. Ini kan banyak mudaratnya, banyak kerugian," ujarnya terheran-heran.

Pengamat UINAnalis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. (Foto: Antara/Istimewa)

Dia menambahkan, pernyataan Yasonna yang seakan membela napi asimilasi dengan menyebut perbuatan kriminal kembali dilakukan karena permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia saat ini, menjadi kontraproduktif dengan realitas yang ada.

"Yasonna enggak pas lah seperti itu. Yang jelas Yasonna harus bertanggungjawab. Jangan sampai ngeles membuat alasan. Kalau baiknya, beliau (Yasonna) mundur saja. Ya dia kan enggak sanggup lagi mengatasi sengkarut ini," ucapnya.

Baca juga: Yasonna Diminta Ganti Rugi Korban Kriminal Napi Asimilasi

Sebagai menteri, kata Pangi, Yasonna tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena kebijakan membebaskan napi ada di tangan Menkumham, dan sekarang nasi sudah menjadi bubur.

"Orang seperti putus asa. Konteks dia sebagai seorang menteri, enggak pantas ngomong seperti itu, karena kebijakan beliau lah yang mengeluarkan napi itu. Risikonya sekarang adalah kriminalitas meningkat. Banyak napi asimilasi yang berulah di luar," ujarnya.

Dia melanjutkan, dari program pembebasan narapidana melalui asimilasi, sebanyak 10 persen yang kembali membuat kegaduhan dapat merusak Indonesia.

"10 persen saja yang berbuat, negara semakin kacau. Jadi ini keputusan yang tidak dibuat dengan cara kehati-hatian ya beginilah dampaknya. Tidak dipertimbangkan secara matang, (Yasonna Laoly) hanya berpikir transaksional pragmatis mungkin ya. Dia tidak berpikir jangka panjang," kata Pangi. []

Berita terkait
Yasonna Laoly Komentari Napi Asimilasi Berulah Lagi
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengomentari narapidana atau napi asimilasi yang kembali mengulang tindakan pidana.
Anak Buah Diduga Pungli ke Napi, Yasonna Ancam Pecat
Menkumham Yasonna Laoly menegaskan akan mengganjar hukum pecat bagi anak buahnya yang terbukti melakukan pungli kepada narapidana.
Daripada Bebaskan Koruptor, Yasonna Fokus Kelola Lapas
KPK meminta Yasonna Laoly yang mengepalai Kemenkumham fokus memperbaiki sistem kelola Lapas daripada usul bebaskan koruptor.
0
Jokowi Lantik Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 30 April 2020 resmi melantik Manahan MP Sitompul sebagai Hakim Konstitusi 2020-2025.