UNTUK INDONESIA
Daripada Bebaskan Koruptor, Yasonna Fokus Kelola Lapas
KPK meminta Yasonna Laoly yang mengepalai Kemenkumham fokus memperbaiki sistem kelola Lapas daripada usul bebaskan koruptor.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: Antara)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dipimpin Menteri Yasonna Laoly fokus untuk memperbaiki sistem tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

"Upaya pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik salah satunya dilakukan KPK melalui perbaikan sistem tata kelola pemasyarakatan. Perbaikan diberikan melalui kajian sistem yang dilakukan pada tahun 2018," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 7 April 2020.

Ipi mengatakan sejumlah masalah masih banyak ditemukan di lapas dan rutan, misalnya kelebihan kapasitas sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 12,4 miliar per bulan.

Seharusnya Kemenkumham, kata Ipi, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan pengguna narkotika dapat diterapkan.

Perbaikan diberikan melalui kajian sistem yang dilakukan pada tahun 2018.

Kemenkumham juga dapat memaksimalkan peran Bapas (Balai Pemasyarakatan). Ipi mengatakan saat ini terdapat sekitar 40 ribu napi pengguna narkoba yang sangat mungkin untuk direhabilitasi dan bukan masuk ke lapas.

Selanjutnya Ipi menyinggung lemahnya mekanisme check and balance pejabat dan staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) rutan/lapas dalam pemberian remisi. Menurut dia, remisi dapat diberikan melalui sistem, bukan permohonan. Metodenya dapat dilaksanakan dengan meninjau catatan narapidana apakah berkelakuan baik di selama ditahan.

"Praktik saat ini remisi masih diberikan melalui usulan dari UPT. Jika rekomendasi ini dijalankan, maka persoalan over capacity akan berkurang signifikan," ucap dia.

Kemudian, Ipi menilai masih banyak diistimewakannya narapidana tindak pidana korupsi di rutan/lapas umum. Begitu juga risiko korupsi dalam penyediaan bahan makanan di rutan/lapas umum.

Sebab itu, kata Ipi, KPK memandang usul Kemenkumham melalui atasannya Menteri Yasonna Laoly berupaya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar bisa membebaskan narapidana korupsi berusia di atas 60 tahun yang sudah menjalankan 2/3 masa tahanannya bukan merupakan tindakan yang tepat dan bijak.

"Mengeluarkan napi koruptor bukan solusi, karena jumlahnya hanya sekitar 5 ribu napi," tuturnya. []

Berita terkait
Setya Novanto dan 4 Koruptor Bakal Dibebaskan Yasonna?
Eks Ketua DPR Setya Novanto berpotensi menghirup udara bebas lebih cepat dari masa hukumannya. Namun, bila usul Menkumham Yasonna terealisasi.
Kasihan Koruptor, Jokowi: Pembebasan untuk Napi Umum
Presiden Jokowi menegaskan narapidana korupsi berusia 60 tahun ke atas tak akan dibebaskan lewat revisi PP 99/2012.
Haris Azhar dan Pakar Kebijakan Publik Soroti Yasonna
Keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang berencana membebaskan napi koruptor di atas umur 60 tahun disoroti Direktur Lokataru Haris Azhar.
0
Bubarkan Salat Berjemaah di Parepare Berujung Polisi
Seorang camat di Kota Parepare Sulsel dilaporkan ke polisi karena berusaha membubarkan jemaah yang hendak salat Jumat berjemaah.