Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, mengatakan situasi pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini harus menjadi momentum bagi negara kita untuk melihat, memperbaiki, dan mereformasi berbagai bidang, salah satunya kesehatan.
Hal ini disampaikan Dedy menanggapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa karena pandemi corona ini terlihat industri farmasi di Indonesia sangat rapuh. Dalam masa pandemi juga bisa dilihat bagaimana ketahanan sosial, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta seberapa besar ketergantungan Indonesia kepada negara lain.
Ia mengatakan pernyataan Presiden Jokowi terkait bidang kesehatan ini kembali menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam negeri sebagai ketahanan bangsa Indonesia. Apalagi saat ini 95 persen bahan baku obat (BBO) masih impor, belum lagi alat kesehatan, rasio tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai.
Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi (Foto: Dok. pribadi)Dedy yang juga juru bicara Komite Penggerak Nawacita (KPN) menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak sehubungan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut.
“Perlu perhatian serius dari semua pihak, pandemi Covid-19 ini jadikan momentum kita berbenah diri dalam sektor kesehatan dan industri farmasi agar ketersediaan obat, alkes, faskes dapat terpenuhi dan diakses oleh masyarakat luas,” ujar Dedy.
Lebih lanjut Dedy menyampaikan bahwa pemerintah secepatnya menyusun masterplan dan road map industri kesehatan. BUMN sektor kesehatan harus didorong mengambil inisiatif dalam hal ini.
“Masterplan ini harus memberi insentif untuk tumbuh-kembangnya industri kesehatan, paling tidak ada tiga hal paling utama yang perlu tersedia yakni : jaminan pasar, infrastruktur dan regulasi yang mendukung, termasuk perpajakan. Khusus mengenai regulasi ini perlu dilakukan telaah secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tutur Dedy.
Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan insentif untuk bertumbuhnya industri farmasi dan alkes dalam negeri, juga dalam hal regulasi dan perijinan agar iklim usaha yang sehat sehingga industri lokal dapat bersaing, efektif dan efisien. BUMN agar didorong masuk ke industri bahan baku obat-obatan, sehingga mengurangi ketergantungan industri farmasi terhadap bahan baku dari luar yang mengakibatkan mahalnya harga obat-obatan.
“Kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang layak dan bila perlu memberikan negatif list untuk impor bahan baku. Road map industri farmasi perlu disusun dengan baik agar dalam prosesnya tetap terjamin ketersediaan obat dan tidak terjadi lonjakan harga,” katanya.
Dedy juga menyoroti peran perguruan tinggi yang harus terus diperkuat dengan riset dan pengembangannya yang telah ada. Menurutnya dukungan pihak-pihak terkait terhadap perguruan tinggi sangat diperlukan agar tercipta sinergitas yang baik dalam menghasilkan inovasi yang mempunyai daya saing. Sinergi pemerintah, korporasi dan akademisi perguruan tinggi ini biasa disebut Triple-Helix.
“Sinergi dengan perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan. Kita bisa lihat dalam tempo singkat ITB dan UI mampu membuat ventilator sendiri yang comply dengan standard rumah sakit. Lalu ada ITS dan beberapa perguruan tinggi lain mampu membuat robot RAISA dan alat test PCR,” ucapnya.
“Demikian juga dengan ventilator buatan PT. Dirgantara Indonesia, kemudian BPPT dengan alat rapid testnya. Ini menandakan bahwa potensi anak bangsa Indonesia tak kalah hebat dan punya daya saing tinggi,” ujarnya.
Dedy menilai hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa kita mampu, asalkan diberikan kesempatan. Ke depannya ia menyarankan agar alkes perlu dibuat oleh produksi anak bangsa sendiri.
“Ini tentunya pasti akan lebih murah dan mengurangi ketergantungan kita dari pihak luar, sehingga kita dapat membentuk ketahanan nasional dari sektor kesehatan dan farmasi. Semua ini tentunya berujung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,” ucapnya. []
