Jakarta - Presiden Joko Widodo sempat menyoroti sektor kesehatan Indonesia terutama di bidang farmasi. Presiden Jokowi mengatakan pentingnya pengelolaan sumber daya dalam negeri sebagai ketahanan bangsa Indonesia. Saat ini 95 persen bahan baku obat (BBO) masih impor. Belum lagi alat kesehatan, rasio tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai.
Menanggapi hal ini, Sekjen Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Poernomo menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi harus menjadi perhatian semua pihak, yakni pemerintah, korporasi dan akademisi.
“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai industri kesehatan terutama farmasi, hendaknya menjadi pelecut agar kita benar-benar concern terhadap potensi sumber daya dalam negeri. Pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk sigap dalam segala hal, terutama ketersediaan obat-obatan, alkes, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis yang mumpuni,” kata Bambang.
Ia menambahkan butuh partisipasi menyeluruh dari pihak-pihak terkait terutama keterlibatan triple helix untuk mengurai benang basah di sektor ini. "Sinergi triple helix ini harus dioptimalkan. Hal ini, tentu saja tidak terlepas dari pentingnya menjaga ketahanan industri farmasi yang merupakan salah satu pilar penting pembangunan kesehatan nasional,” katanya.
Bambang mengatakan pandemi Covid-19 adalah momentum untuk membuat sebuah masterplan dan road map terkait ketahanan nasional di bidang kesehatan. Menurutnya dengan adanya partisipasi triple helix diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun formulasi yang tepat bagi industri kesehatan tanah air.
“Langkah strategis saat ini adalah dengan membuat masterplan dan road map menuju kemandirian industri farmasi dan alkes dengan melibatkan semua resource yang ada, baik kementerian, korporasi maupun akademisi perguruan tinggi," ujarnya.
Menurutnya, Kementerian BUMN harus mengambil inisiatif mengkoordinir elemen-elemen yang ada dalam menyusun masterplan dan road map tersebut.
"Sinergi triple helix, pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi sebagai center of excellent di bidang riset dan pencipta SDM unggul, ini harus dioptimalkan,” tutur Bambang.
Bambang menambahkan, meski saat ini telah ada Inpres No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, namun belum dapat membawa angin segar di industri kesehatan Indonesia. Untuk itu perlu ada akselarasi lain seperti kebijakan dan partisipasi semua pihak terkait.
“Harusnya Inpres No 6 Tahun 2016 ini bisa menjadi pijakan bagi kementerian-kementerian terkait untuk mengakselarasi kemandirian industri kesehatan kita. Dalam inpres tersebut, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan peran dan kewenangannya untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan,” ucapnya.
“Tapi nyatanya Inpres saja terbukti belum cukup untuk jadi solusi, maka harus ada dukungan kebijakan yang lain, di antaranya dengan menyusun masterplan dan road map industri farmasi, membuat skala prioritas, tata niaga, dan paket insentif yang menarik untuk memperkuat pelaku industri farmasi yang selama ini masih tergopoh-gopoh,” katanya.
Lebih lanjut Bambang menyampaikan, jika pemerintah dapat secepatnya menyusun masterplan dan road map industri kesehatan, maka tak hanya pandemi Covid-19 saja yang bisa dilalui. BUMN sektor kesehatan harus mengambil inisiatif, harus bangun, perlu kerja keras dan cerdas mengatasi rintangan dan memanfaatkan momentum. Ke depannya segala masalah di sektor kesehatan tanah air dapat diantisipasi sesegera mungkin.
“Tak bisa kita pungkiri, pandemi Covid-19 ini memberikan sinyal yang kuat bagi kita untuk concern terhadap sektor kesehatan. Hal lainnya yang menjadi catatan penting bahwa negara kita mau tak mau harus bertumpu pada kekuatannya sendiri, termasuk industri farmasi agar bisa terbebas dari badai krisis. BUMN tidak boleh lagi berleha-leha, kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, harus jadi pelopor di sektor industri kesehatan ini. Kami meyakini tak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu demi kebaikan bersama,” katanya.
Sementara itu Koordinator Kompartemen Kesehatan KAPT, Audrey Clarissa mengatakan kemandirian industri kesehatan juga tak lepas dari Research and Development (riset dan pengembangan). Untuk itu perlu keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menghasilkan produk riset yang dapat memperkuat daya saing bangsa.
“Peneliti di tingkat perguruan tinggi bisa berperan untuk mendorong kemampuan daya saing bangsa dalam bidang industri kesehatan. Salah satunya dengan menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan potensial untuk dihilirisasi ke industri,” ujarnya.
“Tak hanya itu, perlu mendorong partisipasi perguruan tinggi dalam hal inovasi dan teknologi industri kita yang masih sangat rendah,” katanya.
Audrey menilai partisipasi perguruan tinggi harus terus dikuatkan dalam riset dan pengembangannya melalui dukungan kementerian terkait. Sehingga nantinya hasil riset dan pengembangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kejadian ke depan nanti.
“Keterlibatan perguruan tinggi selama fase riset dan pengembangan harus terus dikuatkan melalui dukungan instansi terkait, jadi dalam situasi pandemik berikutnya mereka bisa manfaatkan hasil riset tersebut untuk melakukan modifikasi sesuatu. Contoh modifikasi yang dimaksud seperti di Taiwan. Masa kondisi pandemi Covid-19 ini secara confidential tim perguruan tinggi sudah langsung bisa mengembangkan pembuatan bahan baku Remdesivir,” tutur Audrey.
“Mereka berupaya mendapatkan obat paten, namun jika tak dapat mereka bisa membuat sendiri. Tapi itu pun tak serta merta langsung dibuat karena mereka juga menghargai intelectual property sehingga Taiwan selalu dapat Remdesivir hingga saat ini. Tapi tim perguruan tinggi sendiri siap kalau sampai ada apa-apa, sehinga tidak bergantung dengan luar negeri,” katanya.
Audrey menambahkan dalam rangka pelaksanaan strategi riset dan pengembangan, diperlukan dukungan penuh semua pihak untuk membawa hasil-hasil riset menjadi inovasi. Selanjutnya, inovasi tersebut harus bisa dikembangkan menjadi bisnis-bisnis baru atau membantu industri kesehatan dan industri lain nasional dalam meningkatkan daya saing.
"Inovasi tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilakukan melalui sinergi antara semua stakeholders nasional antara lain pemerintah, korporasi dan akademisi perguruan tinggi atau biasa disebut Triple-Helix," kata dia.
Audrey pun menyarankan perlunya pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan sentra riset dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, publik dan kampus.
“Selama ini kita belum ada center of excellent di bidang riset,” katanya. []
