Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merupakan menteri termuda dalam kabinet Indonedia Maju. Ia diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan warna perubahan terhadap dunia pendidikan.
Kendati demikian, Nadiem Makarim kerap menuai kontroversi karena kebijakannya yang dianggap aneh. Terakhir beredar berita bahwa kementeriannya tidak akan mewajibkan mata pelajaran sejarah untuk SMA dan SMK.
Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi.
Baca juga: Wacana Nadiem Makarim dan Anies Baswedan di Kemendikbud
Kabar tersebut mendapat banyak reaksi, termasuk dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan Nadiem Makarim tidak paham akan sejarah. Nadiem dinilainya bersikap pragmatis terhadap pendidikan.
“Mendikbud Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa lahir atas pemahaman sejarah, dan kemudian memunculkan kesadaran kritis untuk melawan penjajahan, melawan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme,” kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 20 September 2020.
Berikut sederet kontroversi Nadiem Makarim
1. Wacana pembelajaran jarak jauh permanen
Nadiem sempat melontarkan pernyataan jika pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi bisa diterapkan permanen setelah pandemi Covid-19 selesai. Menurutnya, proses adaptasi yang dilakukan guru dan siswa di masa pandemi dengan teknologi tak akan terulang.
Dengan demikian, menurut dia, perlu dijadikan peluang menerapkan teknologi dalam pembelajaran.
"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi," kata Menteri Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis, 3 Juli 2020.
2. Kerja Sama dengan Netflix
Selama pembelajatran jarak jauh, Nadiem Makarim menggandeng Netflix dalam pengadaan film dokumenter untuk program belajar dari rumah. Film tersebut ditayangkan di TVRI.
Nadiem menyebut kerja sama Kemendikbud dan Netflix tidak menggunakan anggaran negara alias gratis.
"Mengenai Netflix 100 persen gratis dan bertujuan dalam kebinekaan global, terutama untuk planet kita dan pengetahuan global sains. Dan itu secara fundamental suatu knowledge global," kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X secara virtual, Senin, 22 Juni 2020.
Komisi Penyiaran Indonesia menyayangkan langkah Kemendikbud karena memilih konten kreator luar negeri.
"Dalam mengembangkan BDR, pelibatan penyedia konten dari luar negeri dapat dipandang sebagai jalan pintas dan kurangnya apresiasi pada produksi konten dalam negeri," ujar Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Pariela dalam keterangan tertulis di situs web KPI tertanggal 23 Juni 2020.
Baca juga: PDIP: Nadiem Makarim Tak Paham Perjuangan Kemerdekaan
3. Bayar SPP Bisa Pakai GoPay
Nadiem mengeluarkan kebijakan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bisa dilakukan melalui dompet digital Gojek, yakni GoPay. Nadiem sendiri merupakan pendiri dan mantan CEO Gojek.
Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan apabila sekolah-sekolah menerapkan pembayaran uang SPP menggunakan GoPay karena dapat memudahkan.
Namun ia mengatakan, Komisi X akan memprotes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Nadiem. Sebab, kebijakan tersbeut sarat akan penyalahgunaan wewenangnya sebagai mendikbud.
"Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," ucap Dede, 18 Februari 2020.
Nadiem menegaskan jika pembayaran SPP yang bisa memakai GoPay bukan kebijakan Kemendikbud. Ia menegaskan sudah melepas semua kewenangannya di Gojek.
Nadiem mengatakan, penambahan fitur pembayaran SPP murni merupakan inovasi Gojek untuk memenuhi persaingan pasar.
"Itu adalah hal yang terjadi di pasar, kompetisi sengit antara dompet digital, di mana semua bisa menerima apa pun," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2020. []
