Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan kritik terhadap rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghilangkan mata pelajaran sejarah pada kurikulum pembelajaran.
Hasto menyatakan PDI Perjuangan monolak keras berbagai bentuk pragmatisme pendidikan, termasuk menghilangkan mata pelajaran sejarah dari kurikulum SMA dan SMK.
“Mendikbud Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa lahir atas pemahaman sejarah, dan kemudian memunculkan kesadaran kritis untuk melawan penjajahan, melawan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme,” kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 20 September 2020.
Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa lahir atas pemahaman sejarah.
Baca juga: Jazilul Fawaid: Nadiem Makarim Buta Sejarah
Hasto menuturkan sejarah berisi peradaban suatu bangsa yang mempertemukan masa lalu, mengambil nilai, cita-cita dan akar kebudayaan. Menurutnya, rangkaian itu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini sehingga tercipta cita-cita masa depan sebagai satu benang merah sejarah peradaban bangsa.
“Bung Karno dalam pembuangan di NTT dan Bengkulu, paling gemar mengajar sejarah. Sejarah yang membangun cita-cita kemerdekaan; sejarah yang mengangkat akar nusantara sebagai bangsa besar yang mewarnai peradaban dunia,” ucap Hasto.
Diketahui sebelumnya, muncul petisi daring (online) yang mengusung isu soal mata pelajaran sejarah untuk SMA dan sederajat. Petisi di change.org atas nama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) berjudul 'Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa' telah mendapat 10.473 tanda tangan hingga Jumat, 18 September 2020.
Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyebut tak rela jika pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum pengajaran.
Baca juga: Reaksi Warganet di Instagram Mendikbud Nadiem Makarim
"Tempatkan mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar/umum yang wajib diajarkan kepada seluruh anak bangsa di semua tingkatan kelas (X, XI, XII) dan jenjang (SMA/SMK/MA/MAK)!" bunyi petisi itu.
Petisi muncul saat beredarnya dokumen digital dengan sampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional', dalam dokumen tertulis tanggal 25 Agustus 2020. []
