Jakarta - Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan yang sempat mewacanakan pengadaan satu unit tablet persiswa saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada 2014-2016.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19.
Banyak juga orang yang tidak bisa akses internet karena infrastrukturnya belum ada. Tidak ada jaringan internet di kampungnya
"Dulu Menteri Anies waktu jadi Mendikbud itu mewacanakan 1 murid 1 tablet. Mungkin itu diwujudkan saat ini. Murid-murid yang enggak punya HP, difasilitasi dengan dibeliin tablet sehingga semua bisa merasakan," ujar Darmaningtyas kepada Tagar, Jumat, 4 September 2020.
Musababnya, Darmaningtyas menilai kebijakan Nadiem tersebut hanya akan menguntungkan siswa yang memiliki sarana untuk mengakses internet seperti gawai. Akan tetapi, hal itu menjadi tak berarti bagi siswa tidak memiliki sarana.
Selain persoalan sarana, Darmaningtyas juga menyoroti ihwal infrastruktur lain yang menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Banyak juga orang yang tidak bisa akses internet karena infrastrukturnya belum ada. Tidak ada jaringan internet di kampungnya," ucap dia.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengklaim pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurut dia, anggaran tersebut harus diguyurkan demi menunjang PJJ selama tiga hingga empat bulan ke depan. Kata Nadiem, pemerintah berhasil mendapatkan dana tambahan untuk memfasilitasi kebutuhan kuota siswa, guru, mahasiswa dan dosen.
Hal ini sebagai jawaban atas kecemasan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
"Ini yang sedang kami akselarasi secepat mungkin agar bisa cair," ujar Mendikbud Nadiem di Gedung Parlemen DPR/MPR, Jakarta, 27 Agustus 2020.
Rencananya, dari total Rp 7,2 triliun akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020. Siswa akan mendapat 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.
Selain itu, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.
Adapun sumber anggarannya berasal dari optimalisasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 8,9 triliun.
- Baca juga: Ombudsman Ingatkan Kemendikbud Bijak Pilih Operator
- Baca juga: Bara JP Minta Anggaran Kuota Rp 9 Triliun Kemendikbud Diawasi Ketat
Sementara, untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021. []
