Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie meragukan program subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang diwacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Musababnya, banyak operator seluler yang dinilai tak sehat kondisi keuangannya.
"Kami agak khawatir bahwa kami telah melihat laporan keuangan lima besar operator, menunjukkan hanya dua operator yang masih mencetak laba saat ini," ujar Alvin dalam webinar yang diadakan Tagar, Senin, 7 September 2020.
Kalau toh dipaksa dengan tarif tersebut, apakah setiap operator akan jujur memenuhi kewajibannya?
Bahkan, kata Alvin, laba yang diperoleh perusahaan provider atau operator seluler itu berasal dari bisnis penjualan tower, bukan dari operasi bisnis layanan jaringan internet.
"Dari penjualan tower, sekitar hampir Rp 1,5 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti ini apakah realistis mengharapkan para operator menyediakan kuota dengan tarif 1 rupiah per-megabyte," ucapnya.
"Kalau toh dipaksa dengan tarif tersebut, apakah setiap operator akan jujur memenuhi kewajibannya?," kata Alvin melanjutkan.
Dalam webinar ini, turut dihadir Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman sebagai Keynote Speaker dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebagai pembicara.
Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Henry Subiakto, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefuddin, hingga Pakar Teknologi Informasi Onno W Purbo.
Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19, pada akhir Agustus 2020 lalu.
Dalam rapat kerja Mendikbud dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nadiem Makarim mengatakan telah mendapat persetujuan anggaran senilai Rp 9 triliun demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama tiga hingga empat bulan ke depan.
Dari total dana sekitar Rp 9 triliun, anggaran senilai Rp 7,2 triliun rencananya akan diberikan sebagai subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020. Siswa akan mendapat 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.
Selanjutnya, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.
Dana besar tersebut digelontorkan setelah sebelumnya pada 9 April 2020 lalu Nadiem juga mengeluarkan kebijakan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Reguler.
- Baca juga: Pulsa Rp 9 T Nadiem Percuma Jika Siswa Tak Ada Gadget
- Baca juga: Wacana Nadiem Makarim dan Anies Baswedan di Kemendikbud
Kebijakan relaksasi BOS tersebut di antaranya memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengalokasikan dana tersebut untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. []
