Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai cara untuk memutus penyebaran Covid-19 yakni dengan menggunakan metode sarang tawong. Dengan metode tersebut diharapkan bisa langsung mengetahui penularan Covid.
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan metode sarang tawon adalah jika ditemukan satu orang positif Covid-19 di suatu wilayah, maka Pemkot Surabaya langsung menggelar rapid test secara massal di lokasi itu.
Tapi swab kan keputusannya menunggu empat sampai delapan hari.
"Kita melakukan metode sarang tawon. Jadi ketika di lokasi-lokasi ditemukan ada terpapar, maka di kampung itu kita lakukan rapid test secara massal, sejumlah warga yang ada di situ," ujarnya di kantor Balai Kota Surabaya, Selasa, 12 Mei 2020.
Eddy mengungkapkan sudah melakukan rapid test massal di lima perkampungan di Kota Surabaya. Lima perkampungan diantaranya Manukan Kulon, Bratang Gede, Rungkut Lor dan Kedung Baruk. Eddy mengaku jika hasil rapid test ditemukan ada yang reaktif, maka orang tersebut langsung dilakukan swab.
"Tapi swab kan keputusannya menunggu 4 sampai 8 hari. Nah, sambil menunggu hasil swab itu, arahan Ibu Wali Kota agar orang tersebut dilakukan isolasi di salah satu hotel," katanya.
Dalam proses isolasi tersebut, Eddy mengungkapkan, bahwa Pemkot Surabaya menerjunkan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas). Selain itu, ada petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kecamatan setempat untuk memotivasi dan mengajak mereka agar mau melakukan isolasi di hotel.
"Kalau hasil swab-nya negatif, maka mereka kita kembalikan ke rumahnya. Tapi kalau hasil swab positif, maka akan kita rawat di Rumah Sakit Surabaya. Jadi tujuan kita adalah untuk bisa menekan sejauh mungkin terjadinya pandemi," kata dia.
Eddy menyebut Covid-19 hanya bisa diketahui secara pasti dengan melakukan tes swab. Apalagi, tidak semua orang terkena Covid-19 ini memiliki gejala, seperti batuk, badan lemas dan sesak nafas.
"Untuk itu supaya ini tidak menular ke mana-mana, maka kami mohon khususnya bagi yang OTG (orang tanpa gejala) agar mengikuti kebijakan pemerintah untuk dilakukan isolasi,” kata dia.
Menurut dia, potensi OTG ini justru penularannya lebih berbahaya. Karena, orang tersebut positif Covid-19 namun tidak memiliki gejala apapun. Sehingga terkadang mereka masih bebas melakukan aktivitas seperti biasa dan berkumpul dengan orang lain.
“Justru orang yang tanpa gejala, dia merasa sehat akhirnya bisa ke mana-mana, bergaul dengan orang lain, akhirnya menularkan ke lainnya. Kalau orang itu terpapar positif maka medis juga pasti mengantisipasi dengan APD (alat pelindung diri),” ungkapnya.
Sementara itu, rapid test di perkampungan Rungkut Lor dan Kedung Beruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya menunjukkan ada 188 orang hasilnya reaktif. Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan dari 188 warga yang reaktif tersebut, 74 warga menjalani tes swab di RS Husada Utama.
Pelaksanaan rapid test berlangsung lancar itu mendapat usulan warga terdampak agar dapat diberikan vitamin dan obat-obatan untuk meningkatkan imun. Warga dari Rungkut Lor tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Satpol PP menuju RS Husada Utama untuk pemeriksaan lanjutan.
"Warga yang dinyatakan positif dari hasil tes swab akan dikarantina di salah satu hotel di Surabaya. Tes swab tersebut gratis karena dibiaya oleh Pemkot Surabaya," tuturnya dikutip dari Antara.
Irvan menjelaskan diduga penularan tersebut diduga bagian dari klaster pabrik rokok Sampoerna di Rungkut 2 menyusul banyak karyawan pabrik setempat terkonfirmasi positif Covid-19 yang tinggal di dua wilayah tersebut.
Jam Malam Diganti Operasi 24 Jam
Sementara itu, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik akan lebih tegas. Ketua Sub Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jatim Heru Tjahjono menjelaskan dalam PSBB tahap II ini tidak ada pemberlakuan jam malam. Mengingat operasi akan dilakukan lebih masif dan intens yakni 24 jam.
"Kalau tahap I ada jam malam, tapi PSBB tahap II ini 24 jam operasinya,” kata Heru.
Jika dalam operasi ditemukan pelanggaran seperti tidak menerapkan sosial distancing, kafe atau restoran menyediakan tempat duduk pembeli, maka KTP akan disita. Sanksi ini masuk dalam klausul Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, walikota dan bupati tentang PSBB tahap kedua.
“Saat terjadi pelanggaran, Satpol PP KTP yang bersangkutan langsung disita selama PSBB,” tuturnya.
Tim pelaksana juga akan melakukan pengetatan pemeriksaan di check point tiga wilayah yang melakukan PSBB
Kepala Bagian Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, penyitaan KTP bagi pelanggar PSBB tentu berkaitan perpanjangan SIM dan SKCK. Mengingat syarat utama perpanjangan SIM dan SKCK adalah identitas masyarakat.
“Syarat pengurusan SIM maupun SKCK, kan identitas penduduk adalah KTP. Ini menjadi bagian peningkatan penindakan selama PSBB,” tuturnya.
Dengan disitanya KTP, pelanggar juga untuk sementara tidak dapat mengurus perbankan, BPJS, dan urusan administrasi lainnya.
Penegasan dengan sanksi penyitaan KTP ini agar PSBB tahap II efektif karena dapat memberi efek jera. Beda halnya PSBB tahap I penindakannya bersifat persuasif, sehingga tidak memberi efek terhadap pelanggar PSBB.
“Teknisnya dengan Satpol PP. Nanti akan diberikan semacam surat keterangan bahwa KTP bersangkutan sedang disita,” ucapnya. []
