Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menuliskan di akun Twitter @msaid_didu, Jumat, 1 Mei 2020, bahwa benar ia dipanggil polisi. Tapi ia tidak menyebutkan secara jelas dalam perkara apa.
"Beredar surat panggilan terhadap saya dari polisi terkait peristiwa yang selama ini beredar, tapi karena sudah masuk ranah hukum maka penjelasan tentan hal terssebut ditangani oleh Tim Advokasi Suluh Kebenaran (TASK) yang dikoordinir oleh Letkol CPM (P) Dr. Drs. Helvis, SSos, SH, MH," tulis Said Didu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Muhammad Said Didu ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Luhut melaporkan Said Didu atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.
Pelaporan terhadap Said Didu terdaftar dengan nomor S.Pgl/64/IV/Res.1.14/Ditipidsiber. Dalam laporan itu, Said Didu dipersangkakan dengan Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ditambah lagi Pasal 14 Ayat (1), (2) dan atau Pasal 15 Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Ya benar, Senin (4 Mei 2020) nanti dipanggil.
Muhammad Said Didu. (Foto: Twitter/@msaid_didu)
Bereskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Said Didu terkait kasus tersebut pada Senin, 4 Mei 2020. Hal ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono.
"Ya benar, Senin (4 Mei 2020) nanti dipanggil," kata Argo kepada wartawan, Jumat, 1 Mei 2020.
Argo mengimbau Said Didu bersikap kooperatif, memenuhi panggilan penyidik dalam kasus tersebut. "Kami imbau agar kooperatif," ujar Argo.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan Luhut Pandjaitan tidak bisa menerima pernyataan Said Didu saat diwawancara Hersubeno Arief di kanal YouTube.
Dalam video berdurasi 22 menit itu, Said Didu membahas persiapan pemindahan Ibu Kota Negara baru yang masih berjalan selama pandemi Covid-19. Said Didu mengatakan Luhut Pandjaitan ngotot kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar tidak mengganggu dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru. Luhut dinilai mementingkan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan penanganan virus corona.
“Kalau Luhut kan kita sudah tahulah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Saya berdoa mudah-mudahan terbersit kembali Sapta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau sehingga berpikir untuk rakyat bangsa dan negara. Bukan uang, uang, dan uang,” kata Said Didu dalam video tersebut.
Jodi Mahardi mengatakan apa yang dikatakan Said Didu itu pencemaran nama baik.
"Kami laporkan atas dugaan pencemaran nama baik," kata Jodi.
Jodi menjelaskan Luhut Pandjaitan menyiapkan empat kuasa hukum untuk menuntut Said Didu. Empat pengacara tersebut adalah Nelson Darwis, Malik Bawazier, Patra M Zen, dan Riska Elita.
Hari Jumat, 3 April 2020, Jodi mengatakan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam Said Didu tidak meminta maaf, pihaknya akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Said Didu tidak mau meminta maaf karena merasa ucapannya benar. Sehingga kasus ini bergulir ke Bereskrim Polri. []
Baca juga:
