Jakarta - Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu menuturkan, sebagai menteri pertahanan, ia selalu berpikir positif dan berdiri di atas semua pihak termasuk dalam memandang pemilihan presiden 2019.
Mantan kepala staf TNI AD ini mengamati ada ketidakpuasan dalam melihat hasil pemilu sebagai suatu hal yang biasa. Tapi, ketidakpuasan itu harus dicari jalan keluarnya melalui jalur-jalur yang sudah disediakan.
Ia menjelaskan, pesta demokrasi sudah selesai dan semua pihak kembali ke kehidupan normal, sehingga tidak ada lagi yang perlu mengaku sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, atau pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Saya mengajak semua pihak terutama yang tidak puas untuk tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kerusakan.
"Jika ada ketidakpuasan hasil pemilu, bisa gugat ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi," kata Ryamizard.
"Sebetulnya ya, sudah salam-salaman ya. Namanya pesta kok, tapi terjadi ketidakpuasan, biasa saja. Kalau kurang puas kan ada tempat mengadu. Kurang puas kenapa? Ada yang curang di mana, curangnya apa, sampaikan. Kan ada KPU atau Bawaslu. Itu semuanya dipilih bersama kok, kesepakatan bersama, tanda tangan bersama. Nah tinggal ketidakbenarannya di mana ditunjukkan data yang benar," ujarnya.
Ia berharap tidak ada lagi kerusuhan di kemudian hari hanya karena persoalan pemilihan presiden karena yang rugi adalah masyarakat banyak.
"Saya mengajak semua pihak terutama yang tidak puas untuk tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kerusakan. Yang susah bukan 01 atau 02 tapi rakyat. Rugi berapa miliar. Ada yang mati. Ya sudahlah enggak usah lagi ditambah untuk meninggal itu," ucapnya.
Sedih
Ryamizard Ryacudu pensiunan perwira tinggi TNI AD yang lama berkarier di Komando Cadangan Strategis TNI AD alias Kostrad.
Ia menyatakan sedih melihat sikap sejumlah purnawirawan TNI yang diduga makar karena para purnawirawan itu telah mengabdi kepada bangsa dan negara sejak lama.
Beberapa purnawirawan jenderal TNI AD belakangan ini tengah berurusan dengan hukum berlatar hasil pemilihan presiden 2019.
Komandan Kopassus TNI AD Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Soenarko, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kepemilikan senjata dan makar.
Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api dan Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar dan hoaks serta kepemilikan senjata api ilegal.
"Terus terang saja, di sana yang diperiksa-periksa itu kan banyak purnawirawan. Itu senior saya. Ada adik-adik angkatan saya. Sebagai sama-sama purnawirawan, sebetulnya saya, apa tidak baik. Ini tidak boleh terjadi begitu. Kenapa bisa begitu. Jadi jangan menghilangkan imej," kata Ryamizard dilansir Antara.
Ia mengatakan seharusnya mereka jangan menghilangkan citra yang selama ini dimiliki dengan terlibat aksi-aksi tak sepantasnya. Menurutnya, pengabdian kepada bangsa dan negara selama berpuluh-puluh tahun tak sepatutnya dicoreng.
"Teman-temen kita gugur baik di Aceh, Papua, terutama di Timtim. Nah ini sisa-sisa yang belum gugur ini kenapa jadi begitu? Nah ini saya kalau dikatakan sedih, sedih saya," kata Ryamizard. []
Baca juga:
- Diancam Dibunuh, Luhut Pandjaitan: Cara Kampungan
- Luhut: Sudah Ada Komunikasi Jokowi dan Prabowo
- Kivlan Zen dan Pembunuh Bayaran Empat Tokoh Nasional
- Pembunuh Bayaran Itu Mantan TNI, Ada Ajudan Kivlan Zen
- Kivlan Zen Akui Kenal Tiga Nama Pembunuh Bayaran
