Dairi - Pemandangan tidak biasa tampak di areal kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Minggu, 22 September 2019.
Antara rumah dinas bupati dan balai budaya, diberi pembatas palang dari bambu, dipasangkan di jejeran kursi plastik.
Anggota DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung berpendapat bahwa bupati terkesan menjauh dari rakyat.
"Menjaga jarak dengan masyarakat," kata politikus Golkar itu kepada wartawan di Balai Budaya.
Ditambahkannya, itu mengundang rasa miris. Di era kepemimpinan Bupati SI Sihotang, MP Tumanggor maupun Johnny Sitohang, tidak pernah tampak hal demikian.
Tidak pernah ada pembatas. Tamu dan warga yang melakukan kegiatan di balai budaya dapat memarkirkan kendaraan di halaman rumah dinas bupati. Gerbang dari arah timur juga terbuka lebar.
Bila pemandangan itu dilihat esok, diyakini memunculkan imej negatif
"Sekarang, pendopo dan balai budaya dibikin palang bambu dan bentangan kursi. Gerbang utama juga ditutup. Saya kecewa. Selama ini tidak pernah demikian," kata Delphi.
Masih menurut Delphi, masyarakat juga paham etika dan tahu batas-batas kewajaran. Tidak perlu dibuat palang sedemikian. "Kalau merasa terusik, silahkan ditembok", katanya.
Dibenarkannya, Senin 23 September 2019, DPC Pemuda Pancasila akan menggelar musyawarah cabang di balai budaya.
Kegiatan itu akan dihadiri utusan dari seluruh kecamatan, dan Ketua DPW PP Sumatera Utara, Kodrad Shah. "Bila pemandangan itu dilihat esok, diyakini memunculkan imej negatif," katanya.
Dia menyebut, Bupati Dairi perlu introspeksi, bahwa jabatan adalah amanah yang diberikan rakyat. Pendopo dibangun dari hasil pajak rakyat. Seyogianya, membangun kedekatan dengan rakyat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Sebastianus Tinambunan dikonfirmasi lewat ponsel mengatakan, tidak tahu soal adanya palang di sekitar rumah dinas bupati. "Nggak tahu saya. Tunggu saya cek dulu," katanya.[]
