Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil penelitiannya yang menunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan dana sebesar Rp 90,45 miliar untuk influencer sejak 2014.
Peneliti ICW Egi Promayogha mengatakan, data penelitian tersebut diperoleh dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Egi membeberkan, pihaknya memang melakukan penelitian khusus hal ini mulai 14 sampai 18 Agustus 2020.
ICW: Pemerintah mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa influencer untuk mempengaruhi opini publik.
Dia menjelaskan, ICW menggunakan kata kunci 'influencer' dan 'key opinion leader' dalam pencarian data di LPSE. Kemudian, ditemukan jumlah pengadaan mencapai 40 paket dengan kata kunci tersebut.
Baca juga: Influencer Jokowi Hanya Bikin Medsos Gaduh
"Jumlah anggaran belanjanya cukup besar Rp 90,45 miliar. Anggaran bagi mereka (influencer) semakin marak sejak tahun 2017. Hingga akhirnya meningkat di tahun berikutnya," kata Egi dalam diskusi yang digelar daring, Kamis, 20 Agustus 2020.
Secara umum, kata Egi, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun rupiah sejak 2014. Anggaran tersebut meliputi berbagai hal seperti penyediaan infrastruktur yang menunjang di ranah digital, pengadaan komputer, atau media sosial.
Menurut Egi, terjadi kenaikan anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital pada 2016 ke 2017. Padahal, di tahun 2014 sampai 2016 jumlah paket pengadaan terkait aktivitas digital masih minim.
"Kalau kita lihat juga, jumlah pengadaan paling banyak di tahun 2018. Tetapi secara jumlah, nilai paket pengadaan di tahun 2017 mencapai yang paling tinggi, Rp 535,9 miliar," ucapnya.
Baca juga: Tujuan Jokowi Bayar Influencer Rp 72 Miliar
Sementara, untuk tahun 2020 mencapai Rp 322,3 miliar. Namun, ia menengarai jumlah tersebut bisa saja semakin meningkat karena ada yang belum dipublikasikan di LPSE.
"Dari yang kami temukan, memang aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial. Kalau kita searching di LPSE pemerintah, media sosial banyak sekali keluar paket pengadaan gitu," kata Egi.
Selanjutnya, Egi menyimpulkan Presiden Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya, sehingga harus menggelontorkan anggaran sedemikian besar untuk mengguyur influencer.
Selain itu, dia juga mempertanyakan peran institusi kehumasan yang dimiliki pemerintah.
"Tren penggunaan influencer yang dikhawatirkan adalah dapat membawa pemerintah pada kebiasaan mengambil jalan pintas. Misalnya guna memuluskan sebuah kebijakan publik yang terutamanya mendapat kontroversi, maka pemerintah mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa influencer untuk mempengaruhi opini publik," tuturnya.
"Itu menjadi soal karena hal ini tentunya tidak sehat dalam demokrasi," ujar dia. []
