Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menguatkan terjadinya diskriminasi berbasis agama dan keyakinan.
Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhamad Isnur menjelaskan, Pasal 30 ayat 5 mengatur tentang wewenang kejaksaan di bidang-bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Satu di antaranya yang dianggap bermasalah soal kewenangan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
Bukannya mengekalkan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis agama atau keyakinan yang ada sebelumnya
"Pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara adalah sebuah diskriminasi," ujar Isnur dalam siaran persnya yang diterima Tagar, Jumat, 4 September 2020.
Selain itu, Isnur menyebut kewenangan pencegahan penodaan agama justru sebagai pengekalan diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan dan keyakinan.
"Ketiadaan definisi penodaan agama telah membuat berbagai tindakan dihukum dengan kriteria yang sama yaitu penodaan agama. Tentu hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas lex scripta, lex certa, dan lex stricta," ucapnya.
Kemudian, dia menjelaskan penodaan agama juga merupakan tindak pidana yang telah ada sebelum Indonesia menjadi negara pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sehingga, kata Isnur, menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk melakukan harmonisasi dalam beragama.
"Bukannya mengekalkan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis agama atau keyakinan yang ada sebelumnya," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan sebanyak delapan poin akan menjadi perhatian revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RUU Kejaksaan).
Menurutnya, revisi UU Kejaksaan merupakan sebuah hal yang penting karena Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi mulai dari United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).
- Baca juga: Amnesti Internasional: India Langgar Hak Beragama
- Baca juga: Melek Manfaat Ganja, Thailand Revisi UU Narkotika
"Ketentuan tersebut menjadi alasan perubahan UU Kejaksaan, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para jaksa," kata Pangeran, Senin, 31 Agustus 2020. []
