UNTUK INDONESIA
Respon World Bank Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Regulasi sapu jagat atau omnibus law UU Cipta Kerja masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Bagaimana sikap World Bank?
Regulasi sapu jagat atau omnibus law UU Cipta Kerja masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Bagaimana sikap World Bank? (Foto: Tagar/wikipedia/Ilustrasi Bank Dunia).

Jakarta - Regulasi sapu jagat atau omnibus law UU Cipta Kerja masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Satu pihak merespon positif lahirnya UU yang hingga kini naskahnya masih menjadi persoalan, dengan menyebutkan Cipta Kerja bisa mendongkrak investasi yang menyusut akibat imbas pandemi.

Cipta Kerja menghapus pembatasan investasi yang berat, menandakan bahwa Indonesia semakin terbuka untuk bisnis.

Sementara pihak lain menilai UU Cipta Kerja hanya mengakomodasi kepentingan investasi asing dan tidak berpihak kepada buruh atau pekerja. Aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja hingga kini masih memanas.

Bagaimana respon World Bank atau Bank Dunia? Bank Dunia menyebutkan, omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar-besaran untuk menjadikan Indonesia lebih berdaya saing dan mendukung cita-cita jangka panjang untuk mensejahterakan masyarakat. UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang di Indonesia

"Cipta Kerja menghapus pembatasan investasi yang berat, menandakan bahwa Indonesia semakin terbuka untuk bisnis, sehingga menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu memerangi kemiskinan," kata keterangan Bank Dunia dalam lamannya.

Bank Dunia menilai pentingnya penerapan Undang-Undang Cipta Kerja secara konsisten. Namun UU ini membutuhkan peraturan pelaksana yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Selain itu, perlu upaya bersama oleh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya," jelas Worl Bank.

Dijelaskan bahwa Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam reformasi UU Cipta Kerja. "Ini untuk menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap lembaga ini.

Sebelumnya ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bisa memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan konsumsi harus diikuti dengan penyerapan tenaga kerja.

"Dalam tataran teoritis, seharusnya penambahan investasi diikuti dengan penambahan serapan tenaga kerja dan karena serapan tenaga kerja bertambah maka ini akan diikuti dengan potensi peningkatan konsumsi," kata Yusuf saat dihubungi Tagar, Senin, 12 Oktober 2020. []

Berita terkait
CSIS: Omnibus Law UU Cipta Kerja Cegah Investasi Tak Berkualitas
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri komentari positif Omnibus Law UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja Genjot Investasi, Mampu Serap Tenaga Kerja?
Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Lantas, seberapa banyak tenaga kerja yang diserap nantinya?
UU Cipta Kerja Tak Sesuai Standar Investasi Negara Maju
Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan standar negara maju dalam berinvestasi.
0
Respon World Bank Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Regulasi sapu jagat atau omnibus law UU Cipta Kerja masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Bagaimana sikap World Bank?