Jakarta - Gabungan relawan Jokowi berkumpul dan membuat pernyataan bersama menyikapi situasi terkini di Indonesia terutama setelah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait mengatakan pertemuan seluruh organ relawan Jokowi tersebut bertujuan memberikan masukan yang konkrit atas persoalan bangsa yang terjadi saat ini terutama atas protes yang dilakukan para mahasiswa atas 4 RUU yang telah ditunda pengesahannya di DPR.
"Kita ingin agar suasana negara ini kembali kondusif. Kalau ada protes sebaiknya dilakukan dengan tertib. Kita mengapresiasi protes yang dilakukan adik-adik mahasiswa karena itu bagian dari kepedulian mereka sebagai anak bangsa tapi kita juga tidak ingin ada kericuhan atau ada orang yang membuat suasana menjadi kacau menumpang dalam demonstrasi mahasiswa," katanya di Batik Kuring, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 25 September 2019.
Baca juga: HTI Menyusup Dalam Demonstrasi Mahasiswa di Gedung DPR
Ketua Golkar Jokowi (GoJo) Rizal Mallarangeng mengatakan agar mahasiswa memberi usulan kepada Jokowi, terkait pasal-pasal kontroversial dalam RUU tersebut.
Ia meminta kepada para mahasiswa membuat kelompok kerja atau kelompok diskusi membahas pasal-pasal yang kontroversial dalam RUU tersebut lalu disampaikan kepada Presiden Jokowi.
"Silahkan beri usulan, Pak Jokowi menerima kok,” ujar Rizal Malarangeng.
Sebenarnya, kata Rizal, kritik masyarakat dan mahasiswa terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah diterima oleh Jokowi. Dan sudah dijawab dengan meminta DPR untuk menunda pengesahannya.
Relawan dan Pendukung Jokowi melakukan pertemuan. (Foto: Tagar/Fernandho)Sedangkan Undang-Undang KPK yang juga ditolak, kata Rizal, sudah terlanjur disahkan. Maka cara untuk menentangnya adalah dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
“Siapkan pengacara yang bagus. Kami pasti mendukung setiap demonstrasi dalam koridor demokrasi,” tuturnya.
Sedangkan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengajak seluruh relawan untuk mengawal pelantikan Jokowi 20 Oktober 2019 nanti. “Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengganggu produk konstitusional yang demokratis,” ucapnya.
Baca juga: Jokowi Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa di Kampus?
Ada 11 poin yang menjadi pernyataan bersama dari organ relawan Jokowi yang berkumpul di Kawasan SCBD tersebut.
Pertama, demonstrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat demokratis dan juga dilindungi oleh UU.
Kedua, para pendukung dan relawan mengapresiasi dan menghargai langkah yang dilakukan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia terkait aksi yang mereka lakukan di depan komplek Gedung DPR/MPR.
Ketiga, turut bersimpati dan turut berduka atas korban mahasiswa, masyarakat dan petugas keamanan yang luka-luka dan kini dalam perawatan.
Empat, relawan Jokowi mempercayai bahwa demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa adalah murni atas tuntutan yang mereka ungkapkan tentang RUU KPK dan RKUHP. Relawan Jokowi menyesali adanya tindakan oknum-oknum yang sengaja memprovokasi aksi yang dilakukan mahasiswa, hingga terjadi bentrok dengan aparat keamanan. Penumpang gelap itu diyakini sengaja masuk ke tengah-tengah massa, untuk merusak citra mahasiswa.
Kelima, tidak akan membiarkan begitu saja siapapun oknum yang sengaja memperkeruh suasana. Hingga berupaya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden, periode 2019-2024.
Keenam, perkembangan sosial dan politik menjelang perhelatan tersebut justru memunculkan kekhawatiran ketika aspirasi publik dicoba untuk digeser menjadi upaya mengkhianati mandat rakyat tersebut.
Ketujuh, demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi publik mengenai sejumlah rancangan undang-undang dicoba untuk disusupi dengan kepentingan sesaat yang berlawanan dengan kehendak rakyat.
Kedelapan menegaskan, jangan sampai kemurnian gerakan mahasiswa dibajak oleh kepentingan sesaat di luar jati diri insan kampus. Kami melawan setiap upaya menunggangi mahasiswa demi kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat.
Baca juga: Denny Siregar: Beda Aksi Mahasiswa 1998 dan 2019
Sembilan, para mahasiswa dan masyarakat hendaknya merespon niat baik pemerintah dan DPR dalam memperbaiki sejumlah rancangan undang-undang seperti aspirasi yang disampaikan.
Sepuluh, Presiden Jokowi sudah tegas meminta pembahasan kembali secara mendalam sejumlah substansi yang disorot oleh publik. Saluran diskusi baik formal maupun informasi tidak pernah tertutup.
Sebelas, mari merayakan mandat rakyat dengan harapan dan dukungan sepenuhnya bagi jalannya pemerintahan yang berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk Indonesia yang maju di masa depan. []
