Masohi - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) menggelar lapak berjualan mereka di depan kantor DPRD Maluku Tengah usai tempat usahanya digusur dari Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pada Sabtu, 14 September 2019.
Aksi nekat ini menyusul lapak mereka dibongkar secara paksa oleh tim gabungan terdiri dari petugas Satpol PP bersama pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pengelola pasar pada Jumat kemarin.
Seorang PKL yang digusur, Marlen, mengatakan tindakan mereka telah mendapat restu dari DPRD setempat lantaran sudah tidak memiliki lagi tempat untuk berjualan.
Baca juga: Penggusuran Tambak yang Humanis ala Pemkab Kulon Progo
Dia juga mengeluhkan tindakan Tim gabungan yang ia nilai sangat tidak manusiawi sewaktu melaksanakan penggusuran paksa. Selain itu, ia juga mengatakan petugas melontarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh saat melakukan pembongkaran.
"Saat penggusuran dilakukan, mereka mencaci maki kami. Tidak ada tempat berjualan lagi, maka kami berjualan di depan kantor DPRD," kata Marlen saat dihubungi Tagar, Sabtu, 14 September 2019.
Saat penggusuran dilakukan, mereka mencaci maki kami.
Marlen juga mengatakan, pedagang sempat melakukan perlawanan sewaktu petugas datang dan menggusur paksa lapak dagangan mereka. Namun lantaran kalah jumlah, mereka kemudian hanya bisa pasrah melihat lapak-lapak dagangan miliknya dibongkar.
"Kita ini hanya orang kecil, cari uang hanya untuk bertahan hidup. Jujur, kecewa dengan Pemkab Maluku Tengah," ujarnya.
Mewakili pedagang pasar, Marlen juga mengatakan sangat berterima kasih kepada DPRD Maluku Tengah yang sudah mengizinkan berjualan di depan kantor.
"Kami berjualan disini atas permintaan dan izin dari anggota DPRD disini karena sudah tidak ada tempat lagi buat kami," ujar dia.
Dihubungi secara terpisah, anggota DPRD Maluku Tengah, Said Patta, membenarkan jika puluhan PKL yang saat ini berjualan sepanjang jalan RA Kartini telah mendapat izin dari DPRD setempat.
Politisi PPP ini pun ikut mengecam aksi penggusuran paksa yang lantaran pemerintah tidak menyediakan tempat alternatif bagi para pedagang yang digusur.
"Mereka berjualan disini atas permintaan saya dan beberapa teman anggota DPRD, karena kami prihatin dengan mereka," kata Said.
"Harusnya Pemda memikir solusinya jangan hanya main gusur tapi tidak menyediakan tempat bagi mereka," katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat baru bagi para PKL. Dia juga berjanji proses pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Nantinya puluhan PKL ini akan dipindahkan kawasan pengeringan di kawasan Kampung Kodok. Ini kan penataan disana juga banyak pembeli," kata dia. []
