PSI Tolak Keras Anggaran Pin Emas untuk Anggota DPRD

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras usulan anggaran untuk pembuatan pin DPRD yang terbuat dari emas.
Petinggi dan kader PSI setelah bertemu Presiden Jokowi. (Foto: Twitter/@psi_id)

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak keras usulan anggaran untuk pembuatan pin DPRD yang terbuat dari emas.

"Kami dari PSI NTT sendiri pada dasarnya menolak usulan ini. Menurut kami masih ada hal lain yang lebih penting dibandingkan pembuatan pin anggota DPRD itu," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI NTT Christian Widodo di Kupang, seperti dilansir dari Antara, Kamis 29 Agustus 2019.

Pin dari kuningan atau tembaga juga sudah cukup. Apalagi, saya juga belum berprestasi.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan adanya usulan soal pembagian anggaran untuk pembuatan pin DPRD yang terbuat dari emas.

Ia mengatakan lebih baik anggaran pembuatan pin DPRD itu dihemat dan bisa digunakan untuk pembangunan masyarakat.

Chistian Widodo yang juga anggota DPRD NTT terpilih itu berpendapat bahwa pin tidak punya relasi dengan kinerja DPRD. Yang paling penting menurut dia, prestasi dan kinerja seorang anggota DPRD itu sendiri.

Apalagi kata dia penggunaan pin emas di saat kondisi ekonomi NTT yang tidak stabil dan masih banyak masyarakat NTT yang berada di bawah garis kemiskinan tentu hal tersebut sangat bertolak belakang.

"Pin dari kuningan atau tembaga juga sudah cukup. Apalagi, saya juga belum berprestasi," ujar pria yang berprofesi sebagai dokter ini.

Sebagai langkah konkret, dirinya juga telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD NTT agar pin miliknya dibuat dari tembaga atau kuningan.

"Kalaupun nanti punya saya sudah dibuat dari emas, nanti akan saya titipkan lagi ke Setwan. Kalau nantinya ada PAW, bisa diberikan ke anggota lain," kata dia.

Ditanya apabila para anggota DPRD yang lain setuju pin emas, Christian mengatakan itu pilihan masing-masing, karena sebagai partai baru PSI tidak ada dalam pembahasan apapun dan hanya menerima.

"Mendagri juga sudah mengeluarkan pernyataan kalau pin DPRD tidak harus dari emas, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing," tuturnya.

Berita terkait
PSI Kecam Sikap Intoleran Mempersulit Beribadah di Riau
Juru Bicara PSI Nanang Priyo Utomo mengecam sikap intoleran yang menghalang-halangi kegiatan beribadah di Indragiri Hilir, Riau.
Anggota DPR 2019-2024 Tolak Wacana Pin Emas DPR
Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 mengatakan anggota DPR diharapkannya menonjolkan kualitas dibanding pin emas.
Belum Kerja, DPR Terpilih Mendapat Pin Emas
Anggota DPR yang telah pensiun tidak akan mendapatkan pin emas. Mereka hanya mendapatkan uang tunjangan setiap bulan.
0
Kesehatan dan Hak Reproduksi Adalah Hak Dasar
Membatasi akses aborsi tidak mencegah orang untuk melakukan aborsi, hal itu justru hanya membuatnya menjadi lebih berisiko mematikan