Jakarta, (Tagar 9/4/2019) - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi dingin sikap Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengharamkan PSI untuk berkoalisi dengan PKS.
"Semua punya hak dan PKS tidak terganggu," kata Mardani kepada Tagar News, Selasa (8/4) sore. "PKS tidak terganggu dan akan terus mencintai negeri ini," sambungnya.
Ketika dikonfirmasi terkait sikap partai, Mardani memilih bungkam dan tidak menjawab. Hal yang sama juga terjadi saat Tagar News menghubungi politisi PKS lain, yakni Ledia Hanifa Amaliah.
Ledia dengan tegas, menolak untuk mengomentari lebih jauh terkait sikap partai yang dipimpin mantan pembawa acara berita di televisi, Grace Natalie itu. "No comment. Nggak nau jawab yang itu mah," tegas Ledia Hanifa tanpa memberikan alasan.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengikrarkan haram hukumnya berkoalisi dengan PKS di seluruh momen elektoral
Sebab, menurut pria yang akrab disapa Toni itu, PSI dan PKS diibaratkan layaknya air dan minyak yang tidak bisa disatukan.
"Sebagai partai nasionalis ideologis, PSI tidak akan berkoalisi dengan PKS di seluruh pilkada gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia. Haram bagi PSI berkoalisi dengan PKS," kata Antoni melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar News, Selasa (9/4) pagi.
"PSI (yang) percaya dengan demokrasi, tidak boleh bekerjasama dengan PKS yang hanya menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mendirikan pemerintahan Islam versi mereka," ujar Toni.
PSI diketahui merupakan partai politik berhaluan tengah yang berdiri pasca-Pemilu 2014. PSI cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama.
Sementara PKS merupakan partai politik berbasis Islam yang telah memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. PKS berdiri pada 20 Juli 1998, berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti PKS.
Baca juga:
