Jakarta, (Tagar 9/4/2019) - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengikrarkan haram hukumnya berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia meneguhkan ketegasannya, tak sudi berkoalisi dengan PKS di seluruh momen elektoral.
"Sebagai partai nasionalis ideologis, PSI tidak akan berkoalisi dengan PKS di seluruh pilkada gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia. Haram bagi PSI berkoalisi dengan PKS," kata Antoni melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar News, Selasa (9/4) pagi.
Menurut Toni, sapaan akrabnya, PSI dan PKS dapat diibaratkan layaknya air dan minyak yang tidak bisa disatukan. "PSI percaya dengan demokrasi tidak boleh bekerjasama dengan PKS yang hanya menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mendirikan pemerintahan Islam versi mereka," ujar Toni.
Baca juga:
- Jihad Rizieq Shihab, PSI: Beraninya Provokasi dari Jauh
- Perjuangan Caleg Disabilitas PSI Dilirik Pemilih Pemilu 2019
Lebih lanjut, kata dia, perolehan elektoral PKS hingga saat ini memang hanya sekitar 6 persen, namun pengaruhnya kian nyata. Seperti pada kampanye calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Minggu (7/4) kemarin.
"Kampanye disulap menjadi event agama yang ekslusif, seperti yang dikeluhkan mantan Presiden SBY. Bayangkan kalau PKS yang berkuasa, tidak tahu apa jadinya Indonesia," tuturnya.
Menurut Toni, bila melihat data koalisi partai-partai di Pilkada, kian nampak politik pragmatis nir-ideologis yang berorientasi pada kekuasaan belaka.
Hal itu, membuat partai-partai yang mengaku sebagai partai nasionalis, tanpa beban berkoalisi dengan PKS. Dalam hal ini, Toni tegaskan, PSI tidak akan terbawa arus.
"Oleh karena itu saya mengimbau semua partai nasionalis berikrar untuk tidak berkoalisi dengan PKS. Tapi saya ragu apakah partai-partai nasionalis senior mau menarik garis tegas seperti yang dilakukan PSI," pungkasnya.
Baca juga:
- PDIP Sebut Anggaran Bocor Paling Parah Zaman Mertua Prabowo
- PDIP Sebut Prabowo Temperamental, Kredibilitas Pemimpin Merosot
