Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menanggapi langkah yang dilakukan anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mengembalikan dana reses ke kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
PSI ini harus jernih melihat masalah. Itu tidak semua ujungnya korupsi. Itu di kepala mereka, semua dicurigai korupsi.
Pangi dengan herannya menilai PSI selalu berprasangka buruk saat melihat substansi hal yang menyangkut dengan anggaran negara, kemudian dicurigai sebagai korupsi. Menurutnya hal itu justru patut dipertanyakan.
Baca juga: PSI Dampingi William Aditya Hadapi DPRD DKI Jakarta
"Ya dikembalikan dalam rangka apa? Itu agenda apa. PSI ini harus jernih melihat masalah. Itu tidak semua ujungnya korupsi. Itu di kepala mereka, semua dicurigai korupsi. Nah itu yang jadi masalah," katanya kepada Tagar, Selasa, 24 Desember 2019.
Pangi mengatakan sejak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada, dana reses memang dipersiapkan dan sudah menjadi pertanggungjawaban para anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Itukan ada mekanismenya, itu kan APBN. Jadi saya enggak ngerti itu (PSI) kenapa harus dikembalikan (dana reses). Itu kan uang untuk menemui konstituen, menemui masyarakat," kata Pangi.
Pangi menegaskan, dana reses selama ini memang ada. "Itu dana digunakan untuk menjemput aspirasi masyarakat, untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kehendak dan harapan masyarakat."
Lantas dia mempertanyakan dana yang hendak digunakan PSI nantinya untuk turun ke akar rumput, apabila anggaran reses tersebut memang benar-benar telah dikembalikan.
Baginya sikap partai yang dipimpin Grace Natalie itu, terutama menyangkut pengembalian dana reses, tidak logis.
"Kalau dikembalikan, nanti justru DPRD-nya pakai anggaran apa untuk menemui masyarakat. Harus pakai anggaran pribadi? Kan enggak mungkin. Itu memang sudah diperuntukkan dari dulunya itu, bukan persoalan hari ini. Itu persoalan sejak DPRD (DPR) ada, sudah ada dana reses itu. Kenapa hari ini dipermasalahkan," kata Pangi.
Baca juga: Anggaran Lem Aibon Dipangkas, Reses DPRD DKI Digas
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni dengan bangga mem-posting tautan link berita nasional menyoal pengembalian dana reses perdana sejumlah Rp 752 juta ke APBD.
Toni menilai langkah partainya sudah tepat, berbuat se-transparan mungkin untuk mendapatkan simpati publik.
"Siapa yang mau anggota dewan transparan seperti ini? Dari total fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan Rp 1,68 miliar saja dan memastikan Rp 752 juta sisanya kembali ke kas Pemda," cuit Sekjen PSI @antoniraja, Sabtu, 21 Desember 2019. []
