Tapanuli Utara - Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menggelar kegiatan reses tahun sidang I 2019-2020 di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Minggu 15 Desember 2019.

Ratusan warga hadir dari beberapa desa di Kecamatan Sipahutar. Tercipta komunikasi interaktif dua arah. Sayang kegiatan itu, tanpa dihadiri bupati, camat maupun kepala desa setempat.

Dalam paparanya, mantan Kapolres Tapanuli Utara itu meminta pemerintah lebih serius memberikan perhatian terhadap masyarakat petani di Kabupaten Tapanuli Utara.

Jonius menjelaskan tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat di DPRD sebagai legislasi, budgeting serta fungsi pengawasan.

"Kedatangan saya ini untuk melihat langsung keadaan masyarakat Taput. Menampung segala aspirasi masyarakat untuk saya sampaikan dan saya dorong agar lebih diperhatikan pemerintah," kata dia.

Jonius mengatakan, perpanjangan Pemprov Sumatera Utara di Tapanuli Utara seperti UPT Pertanian dan Perkebunan serta UPT Bina Marga memiliki fungsi strategis kemajuan wilayah itu.

Dia meminta kepada UPT Bina Marga, jalan provinsi di Kecamatan Garoga, Pangaribuan dan Sipahutar yang kondisinya cukup memprihatinkan, segera diperbaiki.

"Saya mempertanyakan apa saja program yang telah dilakukan pemerintah, khususnya masyarakat petani di sini. Apakah memberikan bibit pertanian yang paling dibutuhkan atau alat pertanian. Terus, jalan provinsi yang telah dikerjakan tahun 2019 dan rencana tahun 2020 di Taput," kata dia.

Dia meyakinkan warga, akan berjuang meloloskan usulan dan masukan masyarakat Tapanuli Utara.

"Saya sebagai wakil rakyat, kedatangan saya ini untuk menyampaikan dan mengawasi program pemerintah ini agar tepat sasaran dan pelaksanaannya sesuai untuk mensejahterakan masyarakat Taput," katanya.

Utusan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Bina Marga Sumatera Utara di Tapanuli Utara, Budi F Marpaung memaparkan program pembangunan yang sedang berlangsung dan yang akan diprogramkan tahun 2020.

Kita heran atas tidak kooperatifnya jajaran pemerintah desa dan camat, mengapa tidak bisa hadir

Seperti tahun 2019, UPT Bina Marga Sumatera Utara telah melakukan peningkatan ruas jalan di Onan Tukka, Kecamatan Sipahutar sebesar Rp 9 miliar. Ruas jalan di Aek Humbang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di Desa Simaninggir sepanjang 2 kilometer sebesar Rp 9 miliar. Kemudian di Desa Sibaganding, antara jalan Pangaribuan-Garoga sepanjang 2 kilometer sebesar Rp 8 miliar.

Pembangunan drainase di Pangaribuan arah ke Aek Humbang di Desa Onan Sabtu dan pembangunan dinding penahan jalan antara ruas jalan Sipahutar ke Tarutung di jembatan Hita Tano dan ruas jalan Sipahutar menuju Siborongborong.

Untuk tahun 2020 UPT Bina Marga Provinsi Sumut sudah menganggarkan Rp 20,5 miliar. Di antaranya, untuk peningkatan ruas jalan di Aek Humbang Pangaribuan sepanjang 3 kilometer dengan anggaran Rp 13,5 miliar. Ruas jalan Pangaribuan-Garoga di Desa Sibaganding sepanjang 2 kilometer dengan anggaran Rp 8 miliar.

"Lalu pembangunan dinding penahan ruas jalan Pangaribuan-Garoga di Desa Najumambe dengan anggaran Rp 5 miliar. Pembangunan drainase ruas jalan Pangaribuan di Desa Sibingke sebesar Rp 1 miliar," kata Marpaung.

Joni Dance Simanjuntak, warga Desa Dolok Nagodang mengungkapkan, di desanya dalam dua tahun terakhir tidak memperoleh bantuan bedah rumah.

Dia mengatakan, besar kemungkinan akibat dampak pemilihan kepala daerah tahin 2017 lalu.

"Itu kemungkinan akibat dampak pesta demokrasi dan perbedaan pilihan politik saat itu. Kami berharap jadi perhatian DPRD, " kata Dance.

Dia cukup prihatin atas bantuan bibit pertanian dari pemerintah yang tidak meneliti dan survei tanah terlebih dahulu. Misalnya, bibit jagung diberikan di kontur tanah 1.500 dpl.

"Ini kan, salah sasaran. Jadi, kami minta jangan diberikan bibit asal-asalan. Seharusnya diteliti dulu oleh ahli struktur tanah," ucapnya.

Warga lain juga mengeluhkan penyakit tanaman nenas di Kecamatan Sipahutar. Untuk diketahui Kecamatan Sipahutar merupakan salah satu penghasil buah nenas terbesar di Sumatera Utara.

Juga kelangkaan pupuk bersubsidi, layanan BPJS dan infrasturuktur yang disuarakan lewat reses tersebut.

Undangan ke Bupati 

Tina Sinaga, staf Sekretariat DPRD Sumatera Utara yang ikut dalam reses DPRD Sumatera Utara mengatakan, jauh hari sebelumnya undangan resmi dari pimpinan DPRD Sumatera Utara sudah dilayangkan ke kepala daerah.

"Kita heran atas tidak kooperatifnya jajaran pemerintah desa dan camat, mengapa tidak bisa hadir atau mendelegasi utusannya. Jelas undangan per tanggal 3 Desember 2019 sudah kita masukkan, " kata Tina. []