Jakarta - Pemerintah akan menjadikan proyek pengembangan 10 desa wisata di kawasan destinasi pariwisata Dana Toba Sumatera Utara sebai proyek percontohan (pilot project). Proyek itu secara resmi sudah dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) toilet wisata dan pengelolaan persampahan.
"Jadi tadi ada groundbreaking pengembangan desa wisata yang ditandai dengan groundbreaking toilet wisata, yang dapat CSR Pertamina dan juga pengelolaan persampahan dari Pegadaian," kata Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo dalam jumpa pers daring yang dipantau di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2020, seperti dikutip dari Antara.
Uang kerohiman ini bukan ganti rugi lahan, yang diganti adalah ekonomi masyarakat yang terdampak karena pengembangan Danau Toba.
Baca Juga: Proses Panjang Kaldera Toba Meraih Pengakuan Unesco
Menurutnya, peletakan batu pertama pengembangan desa wisata itu dihadiri langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio. Ada 10 desa yang dipilih dalam proyek percontohan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki serta berbasis komunitas.
Ke 10 desa itu terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa). Selain groundbreaking pengembangan desa wisata, juga dilakukan penyerahan santunan atas lahan otoritatif Danau Toba.
Arie mengatakan pemerintah memberikan uang kerohiman senilai total Rp 26 miliar bagi masyarakat yang terdampak proyek pengembangan pariwisata di lahan seluas 279 hektare. "Uang kerohiman ini bukan ganti rugi lahan, yang diganti adalah ekonomi masyarakat yang terdampak karena pengembangan Danau Toba," kata Arie.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, Odo R.M. Manuhutu mengingatkan bahwa pembangunan prasarana pariwisata di 10 desa wisata itu agar dapat dirawat dengan baik sehinga fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dengan tuntasnya pembebasan lahan tahap pertama di kawasan tersebut diharapkan dapat menarik investasi ke Danau Toba. "Semoga dengan investasi itu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal," katanya.
Terkait pengembangan Danau Toba, sebelumnya General Manager (GM) Geopark Kaldera Toba (GKT), Hidayati mengatakan GKT telah ditetapkan sebagai bagian dari Unesco Global Geopark (UGG) dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif Unesco di Paris pada 7 Juli 2020. Masuknya Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari Unesco Global Geopark dinilai akan membawa manfaat bagi Provinsi Sumatera Utara dan pengembangan Danau Toba.
Baca Juga: Tiga Kapal Pesiar Akan Dihadirkan ke Danau Toba
"Perjuangan GKT untuk menjadi bagian dari UGG telah menjalani proses yang cukup panjang. Proses tersebut didukung semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pemilik dan pengelola kawasan GKT," kata Hidayati di Medan, Kamis, 9 Juli 2020. []