UNTUK INDONESIA
Protes Harga Tak Sesuai, Warga Pamekasan Bakar Tembakau
Sejumlah mahasiswa dan petani tembakau di kabupaten Pamekasan berdemo di kantor bupati Pamekasan. Ini tuntutan mereka.
Peserta aksi membakar tembakau rajangan lantaran banyak harga tembakau yang ditentukan gudang rokok tak sesuai BEP. (Foto: Tagar/Nurus Solehen)

Pamekasan - Sejumlah mahasiswa dan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan membakar tembakau rajangan di Halaman Kantor Bupati Pamekasan, Jalan Kabupaten, pada Rabu 28 Agustus 2019.

Mereka memprotes sikap Pemkab Pamekasan terhadap gudang rokok yang tak menentukan harga di atas Break Event Point (BEP).

BEP yang ditetapkan pemerintah sejak 28 Maret 2019 bervariasi. Demikian menyesuaikan dengan kualitas integrasi lahan. Misalnya, BEP tembakau tanah sawah seharga Rp 32 ribu per kilogram (Kg), tembakau tanah tegal Rp 41 ribu per Kg, dan tembakau tanah gunung Rp 55 ribu per Kg.

Peserta aksi membawa sejumlah poster bertulis "Bupati Tukang Ngibul Harga Tembakau Amburadul", poster lain berbunyi "Petani Diperkosa, Harga Tembakau Direkayasa" dan "Bupati Muda, Tua Kaya Raya, Rakyat Menderita".

Pemimpin aksi Iklal Husein mendesak Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menemuinya. Ia ingin mengklarifikasi pernyataan politik Bupati Baddrut saat berkempanye waktu pilkada 2018 silam.

Silakan bupati temui kami. Jangan hanya mengumbar janji, tunaikan janjimu sekarang.

Kedatangan bersama puluhan petani tembakau meminta kejelasan kepada pemerintah agar harga tembakau tidak terjual sia-sia kepada pabrikan. Melalui pemerintah, mereka mendesak agar gudang rokok mematuhi harga sesuai BEP.

Dorongan tersebut bergantung sikap pemerintah. Jika perlu pemerintah melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Sehingga pemerintah mengetahui gudang rokok yang melanggar BEP.

"Masalahnya pabrikan banyak ditemukan melakukan kecurangan. Harga yang dipatok masih di bawah BEP. Kami mohon bapak bupati jangan hanya pencitraan," paparnya.

Selain itu, lanjut Iklan, banyak kecurangan pengambilan sampel atau contoh tembakau oleh pihak gudang. Seharusnya 1 Kg cukup dibuat sampel, namun di lapangan sampel yang diambil mencapai hingga 3 Kg.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tidak menemui aksi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Bambang Edy Suprapto menyampaikan jika Bupati Baddrut tengah berada di luar kota.

"Kami sampaikan terima kasih telah ikut berpartisipasi mengawasi masalah gejolak harga di pabrikan. Kami tidak akan diam, aspirasi ini akan disampaikan ke Bupati Baddrut," janji Bambang.

Karena tak ditemui, peserta aksi kecewa dan marah-marah. Sempat adu argumen dengan polisi, karena dinilai tidak mengawal aspirasinya.

Sebagai jaminannya, peserta aksi mendesak Pemkab Pamekasan melakukan sidak terhadap sejumlah pabrikan. Seperti pabrikan rokok Gudang Garam, Bentoel, Djarum, Sukun, Noyorono, Wismilak, dan PT Sadhana Arif Nusa.

Bambang mengabulkan permintaan sidak tersebut. Namun ia meminta setiba di pabrikan, massa tidak diperbolehkan masuk. Cukup beberapa perwakilan dari massa aksi. Permintaan tersebut untuk menjaga kondusifitas sidak.

Sekedar diketahui, untuk memberikan perlindungan kepada petani tembakau, Pemkab Pamekasan membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Niaga, Budidaya dan Perlindungan Tembakau Madura. Perda tersebut merupakan perda satu-satunya di Indonesia.

Tak ayal, saat menjelang panen tembakau, Pemkab Pamekasan melalui dispertahorbun bersama tim gabungan yang melibatkan Satpol PP, Polri dan TNI memperketat pengawasan tembakau dari luar Madura. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas tembakau Madura. []

Baca juga:

Berita terkait
2 Agen BPNT Pamekasan Timbun Sembako Dilapor ke Kejari
Muhammad Bakir dan Cipto Prayitno, agen BPNT Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean, diduga menimbun sembako. Mereka dilaporkan ke Kejari Pamekasan.
Di Pamekasan, Sembako Penerima BPNT Ditahan
Penerima program Bantuan Pangan Non Tunai tidak bisa membawa sembako meski transaksi sudah terjadi dan salso di ATM sudah Rp 0.
Bupati Pamekasan Diberi Hadiah Pakaian Dalam Wanita
Sekelompok mahasiswa memberikan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam penghargaan, berupa bra dan celana dalam.
0
Revisi UU KPK, Jokowi Minta Masyarakat Bersuara ke DPR
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terkait keputusan Revisi Undang-Undang KPK. Ia mengaku, ide awal revisi tersebut dibawa oleh DPR.