UNTUK INDONESIA
Bupati Pamekasan Diberi Hadiah Pakaian Dalam Wanita
Sekelompok mahasiswa memberikan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam penghargaan, berupa bra dan celana dalam.
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mendapat penghargaan pakaian dalam wanita, dalam menjalankan roda pemerintahan. Hadiah tersebut dinobatkan oleh sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang turun aksi pada Rabu 14 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Nurus Solehen).

Pamekasan - Sekelompok mahasiswa dan warga memberikan penghargaan kepada Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dalam menjalankan roda pemerintahan, berupa bra dan celana dalam. 

Pemberian itu sejatinya diserahkan langsung kepada bupati. Namun Baddrut Tamam absen, dalam aksi yang digelar pada Rabu 14 Agustus 2019.

Penerima penghargaan diwakili Sekretaris Satpol PP Pemkab Pamekasan, Kusairi. Setelah dua pakaian dalam wanita itu diserahkan, peserta aksi bertepuk tangan dan membubarkan diri.

Sebelumnya, mahasiswa menuntut pemerintah agar berlaku adil dalam menegakkan aturan. Salah satunya soal perizinan warung makan dan kafe serta toko motor yang ditemukan banyak tidak memiliki izin.

Pada Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan, disebutkan dalam Pasal 109 Ayat 1 bahwa setiap usaha barus mengantongi izin lengkap.

Koordinator aksi, Basri mengatakan, banyak kegiatan usaha di Kabupaten Pamekasan, yang sebetulnya ilegal, namun menjadi legal. Itu alasan pihaknya memberikan penghargaan kepada bupati.

Pemkab Pamekasan hanya hebat di medsos. Sibuk membangun pencitraan

"Seharusnya Bupati Baddrut tegas dalam mengambil kebijakan. Sudah jelas banyak bangunan tidak berizin, namun dibiarkan tanpa ditindak," kata Basri.

Dia meminta pemerintah tidak hanya menindak pedagang kaki lima. "Pertokoan dan warung usaha juga ditindak. Jangan tebang pilih dalam menjalankan aturan pemerintah," tegasnya.

Basri menyebut contoh usaha yang terindikasi tidak melengkapi izin. Di antaranya Warung Makan Kunyah-Kunyah dan Kurnia Motor. Warung Makan Kunyah-Kunyah baru mengurus izin, ketika masyarakat melakukan aksi unjuk rasa.

"Setelah ditelusuri, pemerintah tidak memberi keterangan jelas, jika izin tersebut baru diurus. Ini tidak ada laporan dari Dinas Perizinan dan Satpol PP," ungkap Basri.

Ia menuding pengurusan izin warung makan tersebut terkesan ditunggangi oknum pejabat pemerintah. Dugaan izin usahanya direkayasa, seakan-akan sudah beres.

"Apabila izin usaha tidak diurus, pendapatan daerah tidak akan stabil. Pendapatan harus dimaksimalkan, sehingga pemilik modal dan pengusaha tidak asal membangun usaha tanpa izin lengkap," tukasnya.

Dia menilai, Pemkab Pamkesan dan Bupati Baddrut Tamam selama ini hanya membangun citra baik di media sosial.

"Pemkab Pamekasan hanya hebat di medsos. Sibuk membangun pencitraan. Bukti nyatanya tidak begitu," tukasnya. [] 




Berita terkait
Protes Harga Rokok Mahal, Warga Pamekasan Dibacok
Rokok Mahal, Samheji korban bacok ketiga pelaku di Pamekasan. Insiden pembacokan terjadi hanya kesalahpahaman soal harga rokok.
Mantan BPD di Pamekasan Dipolisikan, Ini Kasusnya
Dua mantan Kepala Desa di pemekasan bertikai, akibatnya salah satu Kades melapor ke polisi. Ini kasusnya.
Fenomena Pamer Kesombongan di Media Sosial
Menyombongkan diri di media sosial memang menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian lebih.
0
Revisi UU KPK, Jokowi Minta Masyarakat Bersuara ke DPR
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terkait keputusan Revisi Undang-Undang KPK. Ia mengaku, ide awal revisi tersebut dibawa oleh DPR.