Profil Syamsuddin Haris Anggota Dewan Pengawas KPK

Syamsuddin Haris, peneliti senior di LIPI, dilantik Presiden Jokowi jadi Dewas KPK periode 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta, 20 Desember 2019
Syamsuddin Haris saat hadir di Istana Negara untuk menjalani pelantikan Dewas KPK. (Foto: aceh.antaranews.com)

Jakarta – Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), telah dilantik menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 20 Desember 2019. Ia dilantik bersama empat nama lainnya yakni, Artidjo Alkostar, Harjono, Abertina Ho, dan Tumpak Hatorangan Panggabean.

Haris mengaku mendapat kabar kalau ia ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengawas malam sebelum pelantikan dan menerima tawaran tersebut.

Sebelumnya, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), 9 Oktober 1957, ini sempat ramai jadi perbincangan di media karena sering mengkritik Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019, termasuk beberapa hal terkait Dewan Pengawas. Ia menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002.

Sebelum menjadi kepala P2P LIPI, pendidikan pria yang aktif menulis di media cetak ini terbilang lengkap. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota kelahirannya, Bima. Kemudian, masuk sekolah menengah atas, ia pindah ke Ibu Kota Jakarta. Ia adalah lulusan SMAN XVII Jakarta.

Setelah lulus SMA, Haris kemudian mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Nasional (Unas), Jakarta, dan meraih gelar S1.

Tak cukup sampai di situ, Haris lanjut ke jenjang S2 dan S3 di fakultas yang sama di Universitas Indonesia (UI).

Usai menyelesaikan pendidikannya, dia mengabdi kepada almamaternya dengan menjadi dosen pengajar untuk program Pascasarjana Ilmu Politik Fisip Unas dan program Pascasarjana Komunikasi Fisip UI.

Doktor ilmu politik ini memulai kariernya dengan jadi salah satu peneliti di Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI pada 1985.

Pengalamannya di bidang politik tidaklah sedikit. Pada 1990-1995 ia pernah menjadi koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya, pada 1995-1998, ia menjadi koordinator Penelitian Pemilu. Setahun berselang, Haris menjadi Anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik Versi LIPI (1999-2000), dan koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001).

Profesor riset bidang Perkembangan Politik Indonesia ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun Revisi Otonomi Daerah Versi LIPI pada 2002-2003. Di tahun yang sama, ia menjadi Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) (2003-2004). Ia juga pernah menjadi Anggota Tim Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Partai Lokal Aceh (2006), dan Tim Ahli Kelompok Kerja (Pokja) Revisi UU Bidang Politik tahun 2006-2007.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) (2008-2011) yang dianugerahi Satyalencana Pembangunan ini juga adalah penulis dari buku Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman (LP3ES, 1995). Bahkan, bukunya menerima penghargaan sebagai buku terbaik untuk bidang ilmu-ilmu sosial dari Yayasan Buku Utama.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Bidang Politik Versi LIPI (2007) ini menikah dengan seorang peneliti bidang sosial-budaya Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, Rochmawati. Dari pernikahan tersebut, Haris dan Rochmawati dikarunia dua orang anak, Ayu Susanti Aditya dan Diah Fanny Amalia. []

Berita terkait
Job Desk Dewan Pengawas KPK
Dewan Pengawas KPK menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada pro kontra. Kehadirannya dicurigai melemahkan KPK. Apa sebenarnya job desk-nya?
Jokowi: Nama Dewan Pengawas KPK Sudah Final
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tinggal diumumkan.
Jokowi Sebut Kriteria Dewan Pengawas KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan kriteria mengenai nama calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara