Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ataupun penyalahgunaan terhadap uang negara. Apabila masih ada yang membandel dia meminta untuk digigit saja.
Hal itu ditujukan Presiden Jokowi bukan hanya kepada KPK, akan tetapi seluruh lembaga penegak hukum yang dapat mengawasi penyalahgunaan terkait dengan keuangan negara.
Tetapi, kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras.
"Kerja sama dan sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antaraparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus terus kita lanjutkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.
Baca juga: Jokowi Minta Alokasi Dana Rp 677,2 Triliun Diawasi
Dalam pembukaan rapat koordinasi nasional bertemakan pengawasan intern pemerintah tahun 2020 itu, Jokowi menjelaskan soal adanya alokasi dana sebesar Rp 677,2 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu ia ingin KPK bisa mengawasi ketat hal tersebut.
"Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi, kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras," ujarnya.
Baca juga: Strategi Jokowi Selamatkan Ekonomi RI dan Tekan PHK
Jokowi kembali menekankan agar jajarannya dapat mengelola dengan baik keuangan yang telah dialokasikan khusus untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air.
"Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
Dia menegaskan kepada para aparatur penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi jangan sampai "menggigit" orang yang tidak salah, juga tidak menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana tugas.
Secara khusus, Jokowi meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) fokus kepada pencegahan dan perbaikan tata kelola.
Dia berpesan agar para penegak hukum dapat mengingat arahannya. Sebab, ia ingin lembaga penegak hukum bisa diandalkan dan bekerjasama satu sama lain.
"Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju," ucap Jokowi. []
