Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja demi pertumbuhan ekonomi tak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi.
Bhima menyebut pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak memiliki dasar yang kuat.
"Iya pernyataan itu kurang berdasarkan pada kondisi fundamental ekonomi," kata Bhima saat dihubungi Tagar, Selasa, 13 Oktober 2020.
Karena jawaban dari resesi ekonomi bukan Omnibus Law.
Baca juga: Bisa Gak ya Investasi di UU Cipta Kerja Tingkatkan Konsumsi
Sebab, kata Bhima, sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat UU Cipta Kerja. "Karena jawaban dari resesi ekonomi bukan Omnibus Law," ucapnya.
Bhima menjelaskan masalah yang krusial saat ini adalah penrunan seluruh sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, seharusnya pemerintah fokus menangani pandemi dan tak mendorong Omnibus Law.
"Investor masih ragu masuk ke Indonesia karena pandemi dan Omnibus Law menambah buruk polemik di masyarakat sehingga mengakibatkan stabilitas politik dan kebijakan terganggu," ujar Bhima.
Baca juga: UU Cipta Kerja Genjot Investasi, Mampu Serap Tenaga Kerja?
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto angkat suara terkait UU Cipta Kerja dan demonstrasinya. Menurut dia, UU Cipta Kerja bisa menyederhanakan perizinan dan memangkas birokrasi agar pertumbuhan ekonomi timbul.
"Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah," katanya dalam sebuah video yang dilansir DPP Gerindra, Senin malam, 12 Oktober 2020. []
