PPP Ajukan Nama Kader Jateng Jadi Menteri Jokowi

PPP akan mempertimbangkan kader dari Jawa Tengah (Jateng) untuk masuk menjadi menteri ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (keempat kanan), Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan), dan Ketum PPP Romahurmuziy (ketiga kiri) berfoto bersama para pengurus PPP dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (21/7). Mukernas II PPP memutuskan mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. (Foto: Ant/Rosa Panggabean)

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mempertimbangkan kadernya yang berasal dari Jawa Tengah (Jateng) untuk masuk menjadi menteri ke kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengungkapkan hal itu setelah Musyawarah Kerja Wilayah DPW PPP Jateng di Hotel Semesta Semarang pada Sabtu 3 Agustus 2019.

"Saya akan mempertimbangkan kader-kader PPP dari Jateng kalau diminta (memberikan masukan) oleh Presiden Joko Widodo untuk posisi menteri," kata Suharso, dikutip dari Antara.

Pertimbangannya antara lain, PPP Jateng bisa mempertahankan posisi jumlah suara (PPP pada pemilu yang lalu) meskipun berkurang 100 ribuan suara.

Kendati demikian, Suharso enggan menyebutkan nama-nama kader PPP asal Jateng yang akan diajukan sebagai kandidat menteri.

Ia menilai kader-kader PPP dari Jawa Tengah pantas menjabat sebagai menteri dengan beberapa pertimbangan.

"Pertimbangannya antara lain, PPP Jateng bisa mempertahankan posisi jumlah suara (PPP pada pemilu yang lalu) meskipun berkurang 100 ribuan suara, tapi relatif dengan keadaan kita yang luar biasa dan secara rangking lumayan," ujar dia.

Bahkan, lanjut dia, calon anggota legislatif terpilih dari PPP di Jateng mendapatkan posisi-posisi pimpinan di beberapa daerah.

"Artinya saya melihat secara relatif dibanding dapil-dapil lain di seluruh Indonesia, biasanya kita harapkan Jabar, Jateng, dan Jatim," kata dia.

Selain itu, Suharso melihat dari perspektif nasional bahwa posisi PPP di Jateng ini secara signifikan meloloskan PPP dari batas "parliamentary threshold" atau ambang batas perlemen.

Baca juga: 

Berita terkait