Jakarta - Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief menyentil Sekretaris Jendral PPP Arsul Sani yang memberi angin segar kepada Partai Gerindra tentang jatah kursi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua.
Menurut Andi, terlontarnya pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu tidak pantas. Pasalnya jatah kursi menteri merupakan hak sepenuhnya Presiden Jokowi.
"Tanggal 27 Juni 2019 sudah ada presiden hasil Pemilu. Setelah itu Presiden akan bentuk kabinet. Hanya Presiden yg berhak menentukan menterinya. Kalau ada tawaran dari pihak lain seperti sekjen PPP, itu tawaran palsu," cuit Andi lewat Twitternya, @AndiArief__, dikutip Tagar pada Selasa 25 Juni 2019.
Sindiran kemudian mengarah kepada pertimbangan Andi terhadap perolehan suara PPP dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dengan wacana kursi untuk kubu oposisi yang keluar dari Arsul.
"Logikanya gak ketemu akal, partai 4 persen menawarkan menteri," cuit Andi.
Pada Senin 24 Juni 2019 di Kompleks Parlemen Jakarta, Arsul menyebut TKN Jokowi-Ma'ruf membuka kemungkinan bagi partai dari kubu oposisi masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Arsul menilai Gerindra menjadi partai yang paling dihormati.
"Ada memang sebagian partai-partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena dianggap Gerindra lawan kontestasi yang gentle yang menggunakan jalur sesuai UU untuk kontestasi," kata Arsul.
Namun, terkait kemungkinan itu, Arsul menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Gerindra.
Baca juga:
- Saran Andi Arief ke Prabowo Soal Jabatan Ma'ruf Amin
- Prabowo Menang, Andi Arief Sebut Demokrat Tak Punya Hak
