Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengakui sampai saat ini secara resmi belum ada laporan praktik kecurangan dalam pelaksanaan PPDB online 2019 di Jabar, terutama laporan penyalahgunaan di jalur perpindahan orang tua yang hanya di akomodir 5 %.
Menurut Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat dari PDIP, Syamsul Bachri selain diberlakukan Jalur Zonasi sebanyak 90 %, ada dua jalur lain yang diberlakukan dalam PPDB online 2019 di Jabar yaitu, jalur prestasi melalui UN atau non-UN.
Serta jalur perpindahan orang tua yang berdasarkan perpindahan tugas atau mengikuti tempat bekerja orang tua calon peserta didik masing-masing hanya 5 %. Dalam proses pelaksanaannya sejauh ini belum ada laporan resmi terkait penyalagunaan.
“Mengingat 90 %, sekolah-sekolah yang berada dilingkungan pemerintah, seperti SMA 3 dan SMA 5 di Bandung yang jauh dari komplek perumahan dan tak bisa dengan sistem zonasi, tentu bisa menimbulkan masalah, biasanya bisa dengan jalur perpindahan orang tua tapi ya belum ada laporan. Nanti akan kita lihat bagaimana penerapannya dilapangan.” tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Senin 17 Mei 2019.
Berita terkait: Ingin PPDB Diterima, Daftar Sekolah Dekat Rumah
Namun demikian, diakui bahwa dua jalur tersebut (Jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua) memang di PPDB online 2019 sedikit sekali kuotanya yang hanya 5%, tentu akan berdampak terhadap peserta didik. Seperti yang sangat terasa adalah jalur prestasi baik itu melalui nilai UN maupu non UN yang akan sulit sekali lolos PPDB online mengingat kuota hanya 5%.
“PPDB 2018 kan kouta untuk non zonasi ini cukup besar, berbeda di 2019 dua jalur non zonasi ini diperkecil. Saya harap untuk jalur prestasi yang UN dan non UN di berikan ruang (kesempatan) karena dilapangan banyak anak berprestasi tetapi tinggal di desa-desa yang berkilo-kilo ke sekolah negeri kasian kan mereka,” kata Syamsul.
Jangan sampai karena terbatasnya kuota jalur prestasi pada PPDB online 2019 ini jelas Syamsul, peserta didik yang berprestasi baik prestasi UN atau pun non UN seperti prestasi karena olahraga, juara MTQ nasional yang tinggal jauh di pelosok desa harus terhenti pendidikannya karena terbatasnya kuota untuk jalur prestasi.
“Tentunya kita harus menghormati, menghargai mereka-mereka yang berprestasi. Kedepannya Komisi V akan mendorong kesempatan (kuota lebih) bagi mereka peserta didik yang berprestasi.” kata dia.
Anak Pejabat Pakai Jalur Orang Tua Jangan Dipaksakan Masuk
Ditempat yang sama anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari PPP, Habieb Syarief Muhammad menambahkan terkait dengan jalur perpindahan orang tua dalam PPDB online 2019 memang ada kuota 5 % untuk jalur tersebut di Jawa Barat.
Berita terkait: PPDB Sulsel Dibuka, Berikut Syaratnya
Tetapi kembali lagi kepada yang menjadi prioritas adalah peserta didik yang menggunakan jalur zonasi 90 %. Artinya sekolah-sekolah tentunya akan mendahulukan peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dibandingkan yang melaluil jalur perpindahan orang tua.
“Berkaitan dengan jalur perpindahan orang tua atau yang biasanya jatah untuk anak-anak pejabat tertentu dengan alasan pindah dinas jangan dipaksakan masuk, karena kembali lagi kalau tidak bisa atau tidak tersedia alokasinya yah ditutup, jangan dipaksakan,” tambah dia.
Disamping itu, dirinya pun mengkritisi soal sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dari pemukiman seperti SMA 3 dan SMA 5 Kota Bandung yang justru berada ditengah-tengah lingkungan pemerintahan tentunya tak bisa 100 % menggunakan jalur zonasi secara ketat, pasti ada toleransi dari penyelenggara PPDB online 2019, mudah-mudahan saja tidak disalah gunakan.
“Semua sekolah-sekolah negeri sekarang kan ada pembatasan dengan jumlah siswa dan rombongan belajar. Mudah-mudahan ini tidak terjadi perubahan di tengah jalan. Sehingga tidak akan terjadi lagi sekolah-sekolah negeri yang jor-joran menambah rombongan belajar,” imbau Habieb. []
Berita terkait: Disdik Ambon Sediakan Kuota 5 Persen PPDB Berprestasi
