Jakarta - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan layak dipertahankan Presiden Jokowi dalam kabinet pemerintahan periode kedua, 2019-2024.
"Kinerja Luhut Binsar Pandjaitan selama ini cukup signifikan dalam mengawal dan mengontrol kebijakan-kebijakan Jokowi per kementerian," ujar Wasisto kepada Tagar melalui wawancara tertulis, Jumat, 18 Oktober 2019.
Pos baru yang cocok untuk Luhut dalam kabinet Jokowi jilid dua adalah, "Saya pikir mungkin Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan," kata Wasisto.
Wasisto menilai selain Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) memang kinerjanya bagus, layak dipertahankan, Luhut juga memiliki persahabatan yang erat dengan Jokowi.
"LBP adalah kawan bisnis Jokowi sejak di Solo. Sulit baginya meninggalkan LBP," kata Wasisto.
Luhut Binsar Pandjaitan, karier pemerintahannya dimulai pada 1999 Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di era krusial awal Reformasi.
Kinerja Luhut Binsar Pandjaitan selama ini cukup signifikan dalam mengawal dan mengontrol kebijakan-kebijakan Jokowi per kementerian.
Kepiawaian Luhut Pandjaitan dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antarpemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto. Dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula.
Kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut Pandjaitan ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayainya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walau dalam periode yang singkat, 2000-2001, sesingkat usia pemerintahan Gus Dur.
Presiden di era pemerintahan selanjutnya, Megawati Soekarnoputri, pun bermaksud untuk mempercayainya kembali sebagai Menteri, tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika kepada Gus Dur.
Pada 31 Desember 2014, Luhut Pandjaitan dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi.
Pada 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden Jokowi, menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016.
Sebelumnya, Presiden Jokowi di akun Twitter dan Instagram, mengunggah bahasan tentang kabinet periode keduanya.
Pria asal Solo itu akan memilih orang-orang hebat yang akan menjadi menteri dan pembantunya pada periode 2019-2024.
Ia mengatakan tidak sulit menemukan mereka, dan meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman siapa-siapa saja yang akan membantunya di pemerintahan.
"Sabarlah. Indonesia ini tak kekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga, dan bersedia untuk mengabdi kepada bangsa ini," ujar Jokowi di akun Instagram @Jokowi, Kamis, 17 Oktober 2019.
Orang-orang hebat itu, kata Jokowi, tersebar di semua bidang pekerjaan dan profesi, yaitu akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan Polri.
"Tidak sulit menemukan mereka," kata Jokowi.
Ia di Instagram dan Twitter mengatakan telah membaca beberapa versi 'bocoran' menteri kabinet periode 2019-2024, kalau-kalau itu benar adalah bocoran.
"Saya umumkan segera setelah pelantikan Presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama, atau setelahnya," ujar Jokowi.
Jokowi dan Ma'ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019. []
Baca juga:
