Jakarta, (Tagar 5/10/2018) - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah sigap Polri dalam menangani kasus Ratna Sarumpaet dengan segera menangkap karena diduga akan melarikan diri ke Chile setelah diduga menyebarkan kabar bohong atau hoaks.
"Penangkapan Ratna Sarumpaet di Bandara Soekarno-Hatta itu wajar karena pasti Polisi menduga rencana keberangkatan itu terkait kasusnya dan diduga akan melarikan diri ke Chile," kata Karding, di Jakarta, Jumat (5/10) dilansir Antara.
Menurut dia, status Ratna yang sudah menjadi tersangka, memang tidak diperbolehkan keluar dari teritorial Indonesia tanpa izin dari aparat hukum.
Karena itu, dia menilai tindakan benar dari polisi dalam kasus itu meskipun alasan Ratna ke Chile ingin menghadiri acara internasional.
"Saya kira polisi tidak terlalu percaya dengan alasan Ratna ke Chile, karena sebelumnya mengatakan ada konferensi internasional di Bandung," ujarnya lagi.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai status Ratna sebagai tersangka harus segera diproses karena dalam UU formil bisa dipidana 10 tahun.
Menurut dia, hal yang tidak kalah penting bagaimana terduga penyebar hoaks harus diperiksa dan diproses hukum karena paling bertanggung jawab menyebabkan masyarakat menjadi resah dan gaduh.
"Dalam kasus itu jelas untuk mendeskreditkan Jokowi yang ingin diberi stempel bahwa pemerintah zalim, represif, tidak adil dan membungkam prodemokrasi, anti-HAM, pengecut dan biadab. Itu narasi yang dibangun teman-teman di sebelah sana, untungnya ketahuan polisi dan Ratna mengaku," katanya pula.
Baca juga: Tokoh-tokoh di Balik Viralnya Kasus Ratna Tidak Bisa 'Cuci Tangan'
Sebelumnya, anggota Polda Metro Jaya menangkap aktivis Ratna Sarumpaet saat akan berangkat menuju Chile di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Kamis (4/10) malam.
"Infonya mau ke Negara Chile," kata Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Ajun Komisaris Besar Polisi Victor Togi Tambunan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Victor mengungkapkan petugas menangkap Ratna untuk kepentingan penyelidikan terkait laporan dugaan pemberitaan bohong mengenai pengeroyokan di Bandung Jawa Barat.
Isu Sesat
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang meminta para tokoh dan elit politik agar tidak lagi menyebarkan berita bohong dan belajar dari kasus informasi bohong pengeroyokan aktivis Ratna Sarumpaet.
"Kami meminta kepada elit politik agar berhenti sebarkan berita-berita bohong. Berita bohong hanya menciptakan kegelisahan yang enggak ada efek positifnya sama sekali," ujar Agus melalui siaran pers, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, elit politik seharusnya mengajarkan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenarannya.
Ia menyayangkan sikap elit politik yang terlalu gegabah dalam mencerna dan menyebarkan informasi.
"Sebagai tokoh politik, seharusnya merekalah yang mengajarkan masyarakat untuk berhati-hati mencerna informasi yang beredar terutama info-info dari media sosial. Bukan justru menjadi pelaku penyebar berita tidak benar," kata Agus.
Menurut dia, kebohongan kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet semakin meresahkan ketika mulai dikait-kaitkan dengan kepentingan Pemilu Presiden 2019 mendatang.
Pihaknya menyesalkan sikap politisi yang menjadikan kebohongan sebagai alat untuk mengambil simpati masyarakat.
"Kampanye politik harusnya menjadi edukasi publik, bukan sebaliknya, membodohi publik," ujarnya.
Agus meminta elit politik agar benar-benar fokus pada rencana dan tawaran program kerja yang akan dilakukan oleh pasangan capres-cawapres dalam pilpres mendatang.
Ia juga meminta elit politik agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat kecil, bukan justru terlibat dalam isu-isu sesat.
"Khusus untuk pilpres, elit politik fokus saja pada program kerja apa yang akan dilakukan. Fokus pikirkan, untuk menyejahterakan rakyat apa yang perlu dilakukan. Bukan mengarang cerita untuk mengambil hati dan simpati rakyat dengan memposisikan diri sebagai korban," katanya. []
