Jakarta - Polri telah memetakan empat indikator indeks potensi kerawanan menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2020. Atas dasar itu, kepolisian akan membentuk Satuan Petugas (Satgas) Nusantara.
Antisipasinya Polri membentuk Satgas Nusantara yang bertujuan untuk mencairkan suasana agar tak ada pertikaian antarmasyarakat.
Karo Penmas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menyiapkan antisipasi untuk menjaga kamtibmas. Dia pun mengimbau agar masyarakat tetap damai, walaupun memiliki perbedaan pandangan dan pilihan di Pilkada 2020.
"Antisipasinya Polri membentuk Satgas Nusantara yang bertujuan untuk mencairkan suasana agar tak ada pertikaian antarmasyarakat. Kami juga mengajak masyarakat menjaga agar pilkada aman dan tertib," kata Argo lewat siaran pers yang diterima Tagar, Minggu, 1 Maret 2020.
Argo menyatakan menjaga keamanan wilayah NKRI dan melindungi masyarakat merupakan tugas Polri. Apalagi tahun ini akan dilaksanakan pilkada serentak 2020, dimana kemungkinan akan terjadi gesekan.
"Polri berharap pesta demokrasi daerah ini tetap berjalan aman. Tugas kami bersama untuk menjaga masyarakat," katanya.
Sebelumnya Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka menjelaskan potensi konflik dan pengamanan Pilkada 2020 pada Komisi I DPR RI yang melakukan reses di lingkup TNI di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Peran Kodam XIV/Hasanuddin dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman termasuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sulsel," kata Pangdam Ketua Tim Komisi I DPR RI Bambang Kristiono di Makassar, Sabtu, 29 Februari 2020, dikutip dari Antara.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata dia, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk membantu pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dalam mengantisipasi adanya gesekan di lapangan.
Hal senada dikemukakan Pangkoopsau II Marsda TNI Donny Ermawan Taufanto dalam pemaparanya terkait Peran Koopsau II dalam menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman di Provinsi Sulsel.
Sementara itu, Danlantamal VI Makassar Laksma TNI Hanarko Jhody menjelaskan peran Lantamal dalam membantu pengamanan Pilkada di wilayah perairan dan pulau-pulau serta membantu menciptakan kondisi wilayah yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman di Provinsi Sulsel.
Kabinda Provinsi Sulsel Brigjen TNI Wing Handoko mengungkapkan bahwa khusus peran Binda adalah deteksi dini dan cegah dini terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, konflik komunal dan perebutan SDA serta pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sulsel. []
