Politikus Sidempuan: Korupsi Itu Anti Pancasila

Tokoh masyarakat di Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, menaruh harapan besar terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidempuan, Rusydi Nasution. (Foto: Tagar/Andi Nasution)

Padangsidempuan - Memperingati Hari Anti Korupsi tahun 2019 yang jatuh pada Senin 9 Desember 2019, sejumlah tokoh masyarakat di Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, menaruh harapan besar terhadap upaya pemberantasan korupsi jauh lebih baik ke depan.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidempuan, Rusydi Nasution mengutarakan, korupsi adalah musuh bersama, karena pelaku korupsi menghalangi masa depan generasi muda dan korupsi ini adalah tindakan anti pancasila.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Kota Padangsidempuan ini, pemerintah pusat harus dapat membangun sistem dan memastikan bahwa pembangunan bebas dari korupsi.

Khoiruddin NasutionKetua DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan, Khoiruddin Nasution. (Foto: Tagar/Andi Nasution)

"Pemerintah harus menjadi teladan dalam membangun tanpa korupsi, sistem tidak akan jalan bila pemimpin terindikasi korupsi dan tidak serius dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

Regulasi terkait penanggulangan dan pemberantasan korupsi ini yang harus dipertegas agar tidak multi tafsir

Timbul Simanungkalit, pemerhati pemerintah dan pegiat advokasi sosial, mengatakan, mahalnya cost politic (biaya politik) untuk pemilihan anggota dewan dan kepala daerah adalah salah satu penyebab korupsi.

"Ada baiknya sistem pemilu dikaji ulang kembali. Untuk menghindari terjadinya money politic (politik uang). Setidaknya pengawasan pemilu harus benar-benar diperketat, dan sanksinya harus jelas," ujarnya.

Timbul SimanungkalitTimbul Simanungkalit. (Foto: Tagar/Andi Nasution)

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan, Khoiruddin Nasution, menyebutkan, pihaknya senantiasa konsisten mendukung program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah, katanya, diharapkan agar dalam setiap pengambilan kebijakan dilakukan dengan objektif, transparan dan akuntabel sehingga tidak ada hal yang patut untuk dicurigai.

"Regulasi terkait penanggulangan dan pemberantasan korupsi ini yang harus dipertegas agar tidak multi tafsir. Kemudian integritas para pejabat harus lebih diperhatikan untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi," terangnya. []

Berita terkait
Puan Maharani Sebut Tatap Muka Penyebab Korupsi
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan formula terbaru untuk menekan korupsi dengan mengurangi metode tatap muka, memanfaatkan teknologi digital.
40 Kasus Korupsi di Jatim Masih Proses Penyelidikan
Polda Jatim tahun ini menangani beberapa kasus mulai dari kasus suap, korupsi dana desa hingga korupsi dana hibah dan APBD di lingkup pemerintahan.
Firli Bahuri Berharap Tak Peringati Hari Antikorupsi
Ketua KPK terpilih Firli Bahuri berharap, ke depan dia tidak lagi memperingati hari antikorupsi sedunia di Indonesia, sudah bersih dari Tipikor.