Medan - Politikus PDIP Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menyampaikan bahwa mendukung Jokowi dalam menjalankan negara dan pemerintahan bersama KH Ma'ruf Amin untuk periode ke dua tidak harus masuk dalam jajaran kabinet.
"Mendukung Jokowi tidak harus masuk dalam kabinet. Kita berharap agar semua yang telah memilih Jokowi tanpa syarat apapun. Kita juga berharap pengawasan akan semakin ketat dari para pendukung, sehingga pemerintah dapat bergerak leluasa melaksanakan visi misi," tegasnya, Senin Juli 2019 di Medan.
Dia menyebut, bentuk dukungan akan menentukan kesuksesan Jokowi memimpin Indonesia ke depan dengan visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Diketahui, visi pasangan Jokowi- Ma'ruf yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Visi tersebut akan terlaksana melalui misi, pertama peningkatan kualitas manusia Indonesia, ke dua struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Ke tiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ke empat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Ke lima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Ke enam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ke tujuh perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Ke delapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dan ke sembilan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Seluruh rakyat Indonesia akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat
Mewujudkan visi misi tersebut menurut Sutrisno, dibutuhkan kerja sama yang baik, tulus, ikhlas dari semua pihak. Semua elemen harus memberi keleluasaan kepada Jokowi-Ma'ruf menyusun Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.
Dia mengatakan, partai politik pengusung dan pendukung, relawan, dan simpatisan diminta untuk mengawal pemerintahan secara kritis. Pemerintah harus selalu diingatkan agar fokus mewujudkan visi.
"Siapapun anggota kabinet, bahkan yang akan mengisi jabatan di BUMN harus sejalan dengan visi presiden. Tidak boleh ada agenda pribadi, kelompok, maupun partai politik dalam tubuh pemerintahan," kata Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara itu.
Pendidikan Antikorupsi
Sutrisno kemudian menitikberatkan harapan agar Jokowi pada periode ke dua lebih serius dalam pemberantasan korupsi, baik melalui KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.
"Presiden diminta memimpin Indonesia untuk memerangi korupsi yang telah merusak mentalitas bangsa kita. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat menjadi bagian dari kurikulum sekolah formal kita di setiap tingkatan. Ini akan menjadi sebuah terobosan," ujar Sutrisno.
Sutrisno berharap Jokowi-Ma'ruf bisa memimpin seluruh rakyat Indonesia lima tahun ke depan, berjalan teguh mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
"Seluruh rakyat Indonesia akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat," katanya. []
Baca juga:
